BORNEONEWS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa hak angket merupakan kewenangan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat agar persoalan tersebut menjadi terang dan jelas.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril saat menanggapi pertanyaan wartawan mengenai sikap pemerintah terhadap wacana pengajuan hak angket terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Pemerintah tentu tidak bisa berkomentar apa-apa karena ini adalah kewenangan dari lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat yang terlepas dari pemerintah," ujar Yusril saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, pelaksanaan hak angket dapat berujung pada berbagai rekomendasi yang ditujukan kepada lembaga maupun instansi terkait.
Selain itu, DPR juga dapat menyampaikan pernyataan pendapat berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh panitia angket.
Oleh karena itu, Yusril mengatakan pemerintah akan mengamati dan mengikuti perkembangan penggunaan hak angket tersebut, sekaligus menganalisis dampaknya terhadap persoalan yang sedang diselidiki.
"Ya, sekiranya kalau memang panitia angket terbentuk, kami akan mengamati," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu dimulainya masa sidang DPR sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai wacana pengajuan hak angket terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Kami belum bisa berkomentar lebih jauh dan kita akan tunggu nanti setelah kita memasuki masa sidang," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Dasco menjelaskan, DPR RI saat itu masih menjalani masa reses hingga 8 November 2026. Dengan demikian, kegiatan DPR masih terbatas pada pembahasan surat-surat dan aspirasi masyarakat yang masuk.
Menurut dia, berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR, anggota dewan berkewajiban melaksanakan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing selama masa reses.
Ia menambahkan, sebagian anggota DPR RI telah menyelesaikan kegiatan di daerah pemilihan, sementara sebagian lainnya masih menjalankannya.
Kondisi tersebut membuat aspirasi yang disampaikan kepada DPR, termasuk melalui alat kelengkapan dewan (AKD), belum sepenuhnya mencerminkan representasi seluruh anggota.
Di sisi lain, Dasco menyebut DPR RI juga belum melihat salinan lengkap putusan Mahkamah Agung terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran yang dikaitkan dengan isu pemakzulan.
Sumber: ANTARA/ANTARA
