BORNEONEWS, Jakarta - Nama Ponirin, Legimin, Poniem, atau Poniman masih relatif mudah ditemukan di kawasan perkebunan Sumatera Utara dibandingkan di Jawa, daerah asal mereka.

Nama-nama tersebut merupakan bagian dari sejarah panjang kedatangan orang-orang Jawa ke Sumatera Utara sejak awal 1860-an.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk etnis Jawa di Sumatera Utara tercatat sebanyak 4.937.533 jiwa atau sekitar 33 persen dari total 14,8 juta penduduk provinsi tersebut.

Jumlah itu menempatkan etnis Jawa sebagai kelompok etnis terbesar kedua setelah Batak, yang terdiri atas sejumlah subetnis.

Bagaimana sejarah kedatangan orang-orang Jawa ke Sumatera Utara, wilayah yang dahulu dikenal sebagai Negara Sumatera Timur, di pesisir timur Selat Malaka dengan ibu kota Medan, sebelum dilebur menjadi Provinsi Sumatera Utara pada 15 Agustus 1950.

Kisah ini bermula dari kedatangan Jacob Nienhuys, pengusaha Belanda yang membuka perkebunan tembakau di Deli pada 1869. Awalnya, Nienhuys menempuh perjalanan laut selama 82 hari dari Amsterdam menuju Jawa dan tiba pada 1859.

“Saya menabung setiap sen. Ketika punya cukup uang, saya melakukan perjalanan ke Hindia Belanda,” kata Nienhuys dalam surat kabar berbahasa Belanda, Het Nieuws van den Dag, edisi 17 Agustus 1926 yang terbit di Batavia.

Setelah gagal mendapatkan pekerjaan di Batavia, Nienhuys melanjutkan perjalanan ke Belawan, Tanah Deli. Pada 1863, ia tiba di Belawan. Enam tahun kemudian, setelah memperoleh konsesi dari Kesultanan Deli melalui kedekatannya dengan Said Abdullah, kerabat Sultan, ia mendirikan Deli Maatschappij.

Dengan konsesi selama 20 tahun tersebut, perkebunan tembakau pun mulai dibuka.

Kesuksesan Deli Maatschappij menarik minat pengusaha-pengusaha Belanda lainnya untuk membuka perkebunan tembakau. Hingga 1914, tercatat 101 perusahaan perkebunan beroperasi di wilayah tersebut. Dua di antaranya yang terbesar adalah Deli Maatschappij dan Senembah Maatschappij.

Hal ini tidak mengherankan karena tembakau Deli sangat diminati pasar Jerman. Kualitasnya tergolong premium, elastis, berurat tipis, serta memiliki aroma dan rasa yang kuat sehingga sangat cocok digunakan sebagai pembungkus cerutu.

Koeli Tionghoa dan Tamil

Perkembangan perkebunan tersebut memunculkan persoalan baru. Perusahaan-perusahaan membutuhkan ribuan tenaga kerja untuk membuka hutan dan menanam tembakau.

Dalam buku Suatu Zaman Gelap di Deli: Koeli Kontrak Tempo Doeloe dengan Derita dan Kemarahannya (1977), Mohammad Said, sejarawan, wartawan, sekaligus pendiri Harian Waspada Medan, menulis bahwa masyarakat lokal, di antaranya Melayu, Batak, dan Karo, tidak bersedia menjadi buruh perkebunan kolonial. Mereka lebih memilih menggarap ladang sendiri.

Menghadapi situasi tersebut, menurut Mohammad Said, pengusaha perkebunan mulai mendatangkan kuli dari Tiongkok pada 1864. Para kuli Tionghoa, yang mayoritas berasal dari kelompok Hokkien, Teochew, dan Hakka, didatangkan ke Deli. Gelombang pertama berasal dari Penang dan Singapura. Dari kedua wilayah tersebut, pengusaha perkebunan juga mendatangkan kuli asal Tamil, India, pada 1873.

Menurut sejarawan Jerman Karl J. Pelzer dalam bukunya Planter and Peasant: Colonial Policy and the Agrarian Struggle in East Sumatra 1863–1947, para kuli Tionghoa dan Tamil asal Penang serta Singapura dijanjikan upah besar agar bersedia bekerja di Deli. Bahkan, beberapa di antaranya dipaksa dan didorong dengan kasar ke atas tongkang.

Sementara itu, Mohammad Said mencatat peran pengusaha Tjong A Fie yang kemudian turut mengelola, menjembatani penempatan, sekaligus mengontrol komunitas kuli kontrak tersebut.

Mengetahui Penang dan Singapura menjadi tempat pengiriman kuli, pemerintah Inggris yang saat itu menguasai kedua wilayah tersebut mengeluarkan larangan perdagangan manusia pada 1877.

Menurut Karl J. Pelzer, pemerintah Inggris menentang perlakuan kejam, kekerasan (klapzaken), serta tingginya angka kematian buruh di perkebunan tembakau Deli. Inggris juga menentang keras praktik jual beli kuli kontrak kepada penawar tertinggi oleh agen atau calo.

Setelah pelarangan tersebut, pengusaha perkebunan yang tergabung dalam Deli Planters Vereeniging terpaksa mendatangkan kuli secara langsung dari pelabuhan-pelabuhan di Tiongkok Selatan sejak 1888.

Namun, kebijakan itu tidak berlangsung lama. Dua tahun kemudian, gejolak politik di Tiongkok membuat Dinasti Qing memperketat pengiriman tenaga kerja. Akibatnya, pasokan kuli dari Tiongkok mulai tidak stabil.

Awal Kedatangan Koeli Kontrak dari Jawa

Pengetatan pengiriman tenaga kerja dari Tiongkok membuat pengusaha perkebunan kewalahan. Dari sinilah awal kedatangan pekerja asal Jawa ke Sumatera Timur.

Pengusaha perkebunan mulai mendatangkan pekerja dari sejumlah daerah, di antaranya Bagelen, Jawa Tengah, pada 1875. Menurut Mohammad Said, gelombang pertama berjumlah sekitar 150 orang.

Jumlah tersebut terus meningkat dengan kedatangan pekerja dari berbagai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Totalnya mencapai 33.961 orang, termasuk 6.290 perempuan.

Pekerja asal Jawa, yang dahulu dikenal dengan sebutan Jawa Kontrak (Jakon) dan kemudian berubah menjadi Jadel (Jawa Deli), akhirnya melampaui jumlah buruh asal Tiongkok dan Tamil.

Mereka diangkut menggunakan kapal uap menuju Pelabuhan Belawan, Deli.

Menurut sosiolog Jan Breman dalam bukunya Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial, Tuan Kebun, dan Kuli di Sumatra Timur, pekerja asal Jawa tersebut mengalami perlakuan tidak manusiawi sejak perjalanan menuju Sumatera Timur.

Mereka ditempatkan di ruang bawah kapal yang sempit dengan sirkulasi udara buruk. Ruangan itu dipenuhi tumpukan sampah, kotoran, hingga muntahan penumpang yang mabuk laut.

Setibanya di Pelabuhan Belawan dalam kondisi sangat lelah, mereka langsung dijemput secara paksa. Selanjutnya, dengan kereta api milik Deli Spoorweg Maatschappij, mereka dibawa menuju onderneming atau perkebunan di wilayah Medan, Deli Serdang, hingga Langkat.

Dari stasiun terdekat, mereka harus berjalan kaki menuju barak-barak perkebunan yang berada di tengah hutan.

Derita yang Berlanjut

Para pekerja asal Jawa tersebut menjadi korban penipuan atau, lebih tepatnya, perdagangan orang (human trafficking). Mereka direkrut oleh para calo yang dikenal dengan sebutan werek dari desa-desa di Jawa.

Menurut Jan Breman, para calon pekerja yang umumnya buta huruf dijanjikan pekerjaan dengan upah tinggi di daerah yang digambarkan sangat kaya, bahkan disebut-sebut sebagai tempat emas mudah diperoleh.

Saat itu, wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sedang dilanda paceklik dan kemiskinan. Rayuan para werek pun disambut dengan harapan memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Setelah menyatakan kesediaan, calon pekerja disodori kontrak kerja. Formulir tersebut menjadi jebakan bagi mereka. Karena tidak bisa membaca dan memahami isi kontrak, para calon pekerja hanya membubuhkan cap jempol. Sejak saat itu, mereka terikat perjanjian kerja yang kelak membawa penderitaan.

Menjelang keberangkatan, para calon pekerja kembali dijerat melalui pemberian uang muka atau voorschot (persekot) sebesar 15 hingga 20 gulden. Uang tersebut diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Namun, setelah uang diterima, para calon pekerja secara praktis terikat kewajiban untuk melunasinya melalui pemotongan upah selama bekerja di Deli.

Penderitaan tidak berhenti sampai di situ. Menurut Jan Breman, ongkos perjalanan dan biaya akomodasi kapal menuju Belawan juga dicatat sebagai utang pribadi kuli kontrak. Seluruh biaya tersebut kemudian dipotong langsung dari upah mereka.

Dengan demikian, para kuli kontrak asal Jawa sudah dibebani utang kepada perusahaan bahkan sebelum mulai bekerja.

Setibanya di perkebunan, mereka dipaksa membuka hutan untuk dijadikan lahan perkebunan tembakau. Mereka tinggal di barak-barak yang tidak layak huni.

Kekuasaan para tuan kebun semakin tidak terkendali. Praktik perjudian, madat, dan pelacuran sengaja dipelihara di lingkungan perkebunan sehingga utang para pekerja terus menumpuk. Akibatnya, mereka semakin sulit melunasi utang dan tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke Jawa.

Para pekerja pun terperangkap dalam lingkaran penderitaan yang seolah tidak berujung.

Puncak penderitaan kuli kontrak terjadi setelah diberlakukannya Koeli Ordonantie, peraturan mengenai kuli yang dirancang oleh Deli Planters Vereeniging (DPV), asosiasi pengusaha perkebunan, pada 13 Juli 1880.

Peraturan yang disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johan Wilhelm van Lansberge tersebut memuat ketentuan Poenale Sanctie atau sanksi pidana.

Ketentuan Poenale Sanctie memberikan kewenangan kepada pengusaha perkebunan untuk bertindak sebagai polisi, jaksa, sekaligus hakim. Mereka dapat menjatuhkan hukuman kepada buruh berdasarkan kehendak sendiri.

Akibatnya, tidak sedikit buruh yang mengalami penyiksaan. Ada yang diseret dengan kuda, dicambuk, ditelanjangi, diperkosa, bahkan tewas secara mengenaskan.

“Para kuli dicambuk, diseret dengan kuda, digantung, kuku kaki mereka ditusuk bambu. Kuli perempuan ditelanjangi, kemaluannya dibubuhi merica,” tulis Johannes van den Brand, pengacara sekaligus pemimpin redaksi surat kabar De Sumatra Post, pada 1898.

Van den Brand, pengacara dan wartawan asal Belanda yang tinggal di Medan, mengumpulkan berbagai informasi dan melakukan investigasi mengenai kekejaman di perkebunan Deli.

Hasil investigasi tersebut dituangkan dalam sebuah brosur berjudul De Millioenen Uit Deli (Berjuta-juta dari Deli), yang diterbitkan pada 1902 di Belanda.

Menurut Jan Breman, sosiolog dan profesor emeritus Universitas Amsterdam, brosur tersebut menggemparkan masyarakat Belanda dan memicu kemarahan besar, termasuk gejolak politik di parlemen Belanda.

“Brosur tersebut menyebabkan rakyat dan politisi Belanda di Den Haag marah,” tulis Jan Breman dalam bukunya Koelies, Planters en Koloniale Politiek.

Menurut Breman, praktik perbudakan di Deli mengingatkan masyarakat Belanda pada praktik perbudakan di Banten yang sebelumnya diungkap Multatuli melalui roman Max Havelaar.

Berakhirnya Koeli Ordonantie

Praktik perbudakan melalui sistem kuli kontrak secara bertahap berakhir sejak 1930. Penghapusan tersebut kemudian tuntas ketika Jepang menguasai Indonesia pada 1942.

Menurut Mohammad Said, berakhirnya Koeli Ordonantie di Sumatera Timur bukan semata-mata karena kebaikan hati pemerintah kolonial Belanda.

Ada banyak faktor yang mendorong penghapusannya. Selain brosur Van den Brand yang membongkar skandal perbudakan dan menjadi pemicu awal, tekanan juga datang dari anggota Volksraad di Batavia (Jakarta), Muhammad Husni Thamrin, organisasi Budi Utomo, serta masyarakat internasional.

Dari sisi ekonomi, pada 1930 terjadi kelesuan ekonomi global atau malaise yang menyebabkan harga berbagai komoditas perkebunan anjlok.

Kondisi tersebut membuat pengusaha perkebunan mengurangi jumlah kuli kontrak. Kebijakan Koeli Ordonantie akhirnya benar-benar berakhir pada 1942, ketika Jepang masuk dan menggantikan kekuasaan Belanda.

Menelusuri Jejak Sejarah di Medan dan Tebing Tinggi

Bagi pembaca yang berkunjung ke Medan, jejak sejarah perkebunan dan sistem perbudakan kuli kontrak dapat ditelusuri di sejumlah bangunan bersejarah di kawasan Kesawan.

Di antaranya adalah Gedung Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (AVROS), tempat berkumpulnya para pengusaha perkebunan Sumatera Timur. Di kawasan yang sama juga terdapat kantor pemasaran surat kabar De Deli Courant.

Berjalan sekitar 300 meter dari kawasan tersebut, tepat di depan Lapangan Merdeka, berdiri gedung Gemeente atau Balai Kota yang dahulu menjadi pusat administrasi kota.

Gedung megah bergaya Eropa itu dibangun pada 1906, tiga tahun sebelum Medan ditetapkan sebagai kotapraja pada 1 April 1909.

Di kawasan Titik Nol Kota Medan juga berdiri Hotel de Boer, yang kini dikenal sebagai Grand Inna Dharma Deli. Hotel tersebut dibangun pada 1898 dan dahulu menjadi tempat menginap orang-orang Belanda, pejabat kolonial, serta tuan-tuan perkebunan untuk bersenang-senang dan berdansa.

Jejak sejarah lainnya dapat ditemukan di Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, yang berjarak sekitar 85 kilometer dari Medan.

Nama Kelurahan Bagelen diambil dari daerah asal para leluhur pekerja Jawa, yakni Keresidenan Bagelen, yang kini masuk wilayah Kabupaten Purworejo dan sekitarnya, Jawa Tengah.

Hingga kini, bahasa Jawa masih kerap digunakan oleh warga setempat untuk berkomunikasi antarsesama. Namun, ketika berada di luar rumah, mereka menggunakan bahasa Indonesia dengan gaya khas Medan.

Salah satu ungkapan yang masih akrab terdengar adalah, ”Apa kau tengok-tengok?! Kutumbuk nantik mukak kau!!!”

*) Asro Kamal Rokan, wartawan senior, Pemimpin Umum LKBN ANTARA (2005–2007)