BORNEONEWS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa pemengaruh (influencer) senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian selama periode 2024–2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mengkaji temuan tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya unsur dugaan tindak pidana korupsi.

"Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.

Menurut Budi, KPK juga perlu mendalami apakah persoalan tersebut termasuk dalam kewenangan lembaga antirasuah itu.

"Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak? Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak," ujarnya.

Terkait dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa tersebut, Budi menilai kementerian terkait perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap seluruh proses pengadaan barang dan jasa.

"Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya," kata Budi.

Sebelumnya, ICW pada 9 November 2026 mengungkapkan adanya lima paket pengadaan jasa influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta tiga paket pengadaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama periode 2025–2026.

Total nilai delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar. Dalam pengadaan itu, kedua kementerian disebut bekerja sama dengan PT Rans Animasi Indonesia.

Jasa yang disediakan meliputi penayangan konten melalui akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment. Selain itu, pengadaan tersebut juga mencakup kehadiran Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni berinisial RA dalam sejumlah acara kementerian.

ICW menduga pola pengadaan tersebut mengarah pada satu penyedia jasa sehingga berpotensi membatasi kesempatan penyedia lain untuk mengikuti persaingan. ICW juga menyoroti dugaan konflik kepentingan karena RA merupakan pejabat publik.

Menanggapi temuan tersebut, PT Rans Entertainmen Indonesia melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026 menyatakan bahwa setiap kerja sama RANS maupun anak usahanya dengan pemerintah dilakukan secara profesional.

Perusahaan menyebut kerja sama tersebut dilakukan melalui platform pengadaan resmi, seperti Inaproc.id atau ecatalogue.com, yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

RANS juga menyatakan bahwa setiap proses pengadaan dijalankan dengan mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait. Hal itu, menurut perusahaan, merupakan bagian dari komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik serta praktik bisnis yang transparan dan akuntabel.

Terkait nilai pengadaan sebesar Rp14,7 miliar, RANS menjelaskan bahwa angka tersebut mengacu pada commercial rate card yang umum digunakan untuk klien perusahaan.

Menurut RANS, nilai tersebut tidak hanya mencakup biaya publikasi di media sosial, tetapi juga meliputi produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.

Perusahaan juga menyatakan memahami perhatian publik terkait potensi konflik kepentingan yang disorot ICW, mengingat RA merupakan pemegang saham mayoritas sekaligus pejabat publik yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

SUMBER: ANTARA