BORNEONEWS, Jakarta - Dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) kembali didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua pihak swasta dan seorang aparatur sipil negara (ASN) sebagai saksi, Rabu, 11 November 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dua saksi dari kalangan swasta masing-masing berinisial AY dan HJT. Sementara seorang saksi lainnya berinisial ES merupakan ASN.
Ketiganya dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi AY dan HJT selaku pihak swasta, dan ES selaku ASN," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak di lingkungan Rektorat Unsoed pada 20 Agustus 2026.
Sehari kemudian, KPK menetapkan lima pihak sebagai tersangka, yakni Rektor Unsoed berinisial AS, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan berinisial NAP, Kepala Bagian Akademik berinisial ES, M yang merupakan keponakan AS, serta DMW dan AW yang berperan sebagai perantara.
Dalam penyidikan, KPK menduga NAP melalui DMW dan AW memeras orang tua calon mahasiswa baru hingga Rp650 juta dengan menjanjikan kelulusan masuk Fakultas Kedokteran. Namun, calon mahasiswa tersebut tetap tidak dinyatakan lolos.
Penyidik juga menduga AS memerintahkan keponakannya, M, menerima pemberian dari orang tua calon mahasiswa baru. Dari dugaan praktik tersebut, AS disebut memperoleh uang hingga Rp680 juta selama periode 2025-2026.
Uang tersebut diduga digunakan untuk membeli tiga bidang tanah yang kemudian diatasnamakan M.
Selain itu, KPK menduga AS memberikan akses persetujuan kelulusan kepada ES setelah Kepala Bagian Akademik Unsoed tersebut menerima uang Rp1,12 miliar dari seorang pengepul yang berprofesi sebagai guru selama 2025-2026.
Pemeriksaan saksi-saksi ini dilakukan untuk mendalami aliran uang serta peran pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Unsoed.
SUMBER: ANTARA
