BORNEONEWS, Bali – Pemerintah masih mengevaluasi rencana penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50) pada 2027 guna memastikan kebijakan tersebut tidak mengganggu keberlanjutan industri, khususnya terkait ketersediaan bahan baku dan kemampuan pasokan dalam negeri.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat terkait mandatori biodiesel 2027 pada pekan depan.

Pertemuan tersebut akan membahas evaluasi menyeluruh sekaligus pematangan proyeksi kebijakan energi hijau untuk 2027. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi risiko finansial.

“Implementasi tahun depan juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi aspek finansial,” ujar Eniya saat menjadi pembicara dalam 22nd Indonesian Sustainable Palm Oil 2026 and 2027 Price Outlook (IPOC) di Nusa Dua, Bali, Jumat 13 November 2026.

Eniya mengakui terdapat kekhawatiran bahwa penerapan B50 dapat mengurangi ketersediaan bahan baku (feedstock) bagi industri. Namun, berdasarkan hasil kajian sementara, pasokan bahan baku dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan program mandatori hingga tahun depan. Dengan demikian, pelaku industri diharapkan tetap dapat melakukan ekspor secara normal.

Meski demikian, pemerintah masih terus mengevaluasi berbagai risiko dan akan lebih cermat dalam menentukan tingkat campuran biodiesel yang diterapkan pada tahun depan.

Hingga November 2026, realisasi penyaluran biodiesel domestik telah mencapai 13,84 juta kiloliter atau sekitar 83 persen dari total alokasi sebesar 16,75 juta kiloliter.

Eniya menegaskan bahwa setiap peningkatan mandatori biodiesel, mulai dari B35, B40, hingga B50, selalu didasarkan pada kajian komprehensif.

“Pengalaman dari transisi kebijakan sebelumnya menjadi acuan penting agar kebijakan energi tidak mengganggu pasokan pangan maupun kestabilan ekspor,” katanya.

Menurut Eniya, program B50 disiapkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Penggunaan fatty acid methyl ester (FAME) sebagai komponen biodiesel juga dinilai dapat membantu meringankan beban subsidi pemerintah, terutama ketika harga energi global mengalami fluktuasi.

Selain memperhatikan ketersediaan bahan baku, pemerintah juga mencermati upaya peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku biodiesel dalam jangka panjang.

Eniya menambahkan, saat ini insentif biodiesel secara khusus diberikan untuk penggunaan pada sektor public service obligation (PSO). Sementara itu, permintaan biodiesel dari sektor non-PSO juga menunjukkan peningkatan.

Di sisi lain, Ekonom Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat memaparkan hasil simulasi kuantitatif untuk periode 2027–2030. Hasil simulasi menunjukkan bahwa penerapan bauran B50 dengan skema mandatori tetap (fixed mandate) berpotensi menekan impor solar hingga 46,82 juta kiloliter.

Namun, kebijakan tersebut juga menimbulkan dua konsekuensi utama, yakni berkurangnya volume ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) akibat meningkatnya penyerapan bahan baku di pasar domestik serta membengkaknya kebutuhan insentif untuk menutup selisih harga biodiesel pada sektor PSO.

“Jika dipatok kaku tanpa mekanisme penyesuaian, simulasi menunjukkan volume ekspor sawit berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada 2030, sementara dana pungutan ekspor BPDP tidak lagi mencukupi untuk menutup beban insentif yang berisiko memicu defisit pendanaan,” kata Achmad.

Oleh karena itu, Achmad mengusulkan penerapan kebijakan adaptif yang dilengkapi dengan batas pengaman fiskal dan pasokan. Melalui mekanisme tersebut, tingkat bauran biodiesel dapat disesuaikan secara dinamis mengikuti fluktuasi harga pasar.

Menurutnya, pendekatan adaptif diperlukan agar penyaluran biodiesel dapat berjalan lebih optimal, sekaligus menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, keberlanjutan industri sawit, kemampuan ekspor, dan kondisi fiskal negara.

SUMBER: ANTARA