BORNEONEWS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami riwayat pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terhadap PT Djarum dan sejumlah perusahaan yang terafiliasi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pendalaman tersebut dilakukan dengan memeriksa dua aparatur sipil negara (ASN) Bea Cukai berinisial SA dan AZR sebagai saksi pada Kamis (12/11).
Pemeriksaan itu merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara di sektor cukai.
"Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami keterangan dari para saksi soal pengetahuannya terkait pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai yang berkaitan dengan PT Djarum dan beberapa perusahaan lainnya yang terafiliasi," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026) malam.
Menurut Budi, penyidik juga mendalami standar tarif cukai serta tarif yang diberlakukan terhadap PT Djarum dan perusahaan-perusahaan afiliasinya.
Pendalaman tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penerapan tarif cukai dengan ketentuan yang berlaku. KPK menduga terdapat penyimpangan dalam tata kelola cukai yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
"Tentunya ini berkaitan dengan standar tarif yang harus dikenakan dan tarif cukai bagi PT Djarum ataupun perusahaan-perusahaan yang terafiliasi yang kemudian ada dugaan penyimpangan yang dilakukan pada tata kelola cukai tersebut dan ada kerugian keuangan negara yang ditimbulkan," ujarnya.
Kasus dugaan korupsi tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.
Selanjutnya, pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan perkara dengan menerbitkan dua surat perintah penyidikan (sprindik).
Hingga September 2026, sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni:
Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Rizal.
Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono.
Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai, Orlando Hamonangan.
Pemilik Blueray Cargo, John Field.
Manajer Operasional Blueray Cargo, Dedy Kurniawan.
Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo, Andri.
Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai, Budiman Bayu Prasojo.
Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH.
Pejabat fungsional Bea Cukai Madya berinisial AD.
Pada 28 Oktober 2026, KPK kembali mengembangkan perkara tersebut dengan menerbitkan satu sprindik umum. Penyidik kemudian menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus dan kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah.
Sehari kemudian, penggeledahan dilanjutkan ke enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum di wilayah Kudus.
Pada 30 Oktober 2026, KPK kembali melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Semarang.
Serangkaian penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti terkait dugaan kerugian negara di sektor cukai yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Selain itu, KPK juga tengah mendalami dugaan pemberian uang dari pihak PT Djarum kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea Cukai.
SUMBER: ANTARA
