BORNEONEWS, Antalya – Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah transisi dari energi berbasis batu bara menuju energi yang lebih bersih dengan mempertimbangkan kebutuhan industri, pertumbuhan ekonomi, dan ketersediaan pembiayaan.
Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan perangkat praktis atau toolkit transisi energi bersama Komisi Transisi Batubara, dengan dukungan Powering Past Coal Alliance (PPCA).
Perangkat itu diperkenalkan di sela Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) COP31 di Antalya, Turki, Jumat, 13 November 2026.
Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Farah Heliantina, mengatakan perangkat tersebut dapat menjadi acuan bagi negara-negara yang masih bergantung pada batu bara untuk mulai beralih ke energi bersih.
"Jadi ini adalah titik awal. Negara-negara dapat menggunakan, mengadaptasi, dan meningkatkannya berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Saya pikir untuk Indonesia, kami ingin mengeksplorasi bagaimana perangkat ini juga dapat mengatasi pembangkit listrik swasta, khususnya yang mendukung industri kami," kata Farah.
Perangkat transisi energi tersebut mencakup panduan implementasi, studi pembiayaan untuk transisi energi yang adil, serta katalog sumber pendanaan.
Melalui perangkat itu, pemerintah berharap negara-negara yang masih mengandalkan batu bara dapat menjalankan transisi energi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
Farah menjelaskan, Indonesia masih membutuhkan pasokan energi yang memadai untuk mendukung aktivitas industri, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya meningkatkan penggunaan energi bersih, termasuk melalui program nasional pengembangan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt.
"Kita membutuhkan energi untuk mendukung industri kita, menciptakan lapangan kerja, dan mempertahankan pertumbuhan. Jadi pada saat yang sama kita memperluas energi bersih termasuk program nasional kita untuk mengembangkan apa yang kita sebut 100 gigawatt tenaga surya," ujarnya.
Menurut Farah, proses peralihan energi tidak hanya berkaitan dengan penggantian sumber pembangkit listrik, tetapi juga menyangkut kesiapan teknologi, infrastruktur, pembiayaan, dan kondisi masyarakat.
Pengembangan energi baru dan terbarukan juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi sekaligus mendukung kebutuhan energi nasional.
"Jadi kita juga perlu mempertimbangkan keamanan energi, pembiayaan, infrastruktur, industri, dan masyarakat setempat. Tantangan-tantangan ini saling terkait," katanya.
Farah mengakui setiap negara menghadapi kondisi dan tantangan berbeda dalam mengurangi ketergantungan terhadap batu bara.
Karena itu, perangkat transisi energi tersebut dirancang agar dapat digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.
"Mari terus belajar satu sama lain dan mengubah upaya bersama kita menjadi kemajuan nyata," kata Farah.
Sumber: ANTARA
