BORNEONEWS, Sampit – Kondisi tempat tinggal seorang warga di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memantik perhatian Bupati Kotim Halikinnor. Pria berusia 67 tahun tersebut diketahui selama ini tinggal di sebuah pondok kecil dengan kondisi seadanya di atas tanah pemakaman di Jalan Kopi Selatan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (MBK).
Kondisi tempat tinggal yang jauh dari kata layak itu terungkap setelah adanya informasi yang beredar melalui media sosial. Halikinnor kemudian turun langsung untuk melihat kondisi warga tersebut.
Saat melakukan pengecekan, Halikinnor mendapati warga itu tinggal di pondok sederhana yang dindingnya hanya ditutup terpal dan material seadanya serta sempit. Kondisinya cukup memprihatinkan, terlebih saat ini sudah mulai memasuki musim hujan.
"Memang benar, beliau hanya tinggal di pondok kecil yang dibuat seadanya. Bahkan, tempat itu berada di tanah kuburan. Informasinya, beliau diizinkan tinggal di sana karena pekerjaannya membersihkan dan merawat area pemakaman," ungkap Halikinnor, Selasa, 17 November 2026.
Ia mengatakan, pihaknya sempat menawarkan agar pria dengan panggilan Basri tersebut pindah ke rumah susun maupun tempat penampungan yang disediakan pemerintah daerah. Bahkan, keluarga seperti saudara dan anak tirinya juga telah diajak untuk membantu mencarikan tempat tinggal yang lebih layak.
Namun, warga tersebut memilih tetap bertahan di pondok yang selama ini ditempatinya. Setelah dilakukan pendekatan, pemerintah akhirnya memutuskan membantu memperbaiki tempat tinggalnya agar lebih aman dan nyaman.
"Karena beliau tetap bersikukuh tidak mau pindah, maka kita bantu perbaiki tempatnya. Memang tidak bisa dibuat permanen karena itu tanah pemakaman, tetapi paling tidak kita lebarkan dan panjangkan menggunakan kayu, kemudian atapnya diperbaiki. Jangan sampai nanti ketika hujan beliau kehujanan," tegasnya.
Tidak hanya persoalan tempat tinggal, Halikinnor juga meminta kelurahan dan kecamatan membantu mengurus administrasi kependudukan warga tersebut.
Mulai dari pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), hingga kepesertaan BPJS Kesehatan agar yang bersangkutan bisa memperoleh akses pelayanan kesehatan.
Di sisi lain, Halikinnor menyayangkan masih adanya warga dengan kondisi memprihatinkan yang luput dari perhatian lingkungan sekitar, termasuk pengurus RT dan perangkat kelurahan.
Menurutnya, kondisi seperti ini seharusnya bisa diketahui lebih awal melalui pemantauan rutin di lingkungan masyarakat. Apalagi, warga tersebut diduga sudah cukup lama tinggal dalam kondisi demikian.
"Ini yang sering saya sampaikan. Kalau menemukan warga dengan kondisi seperti ini, tolong segera informasikan. Kita tahunya justru dari media sosial. Saya berterima kasih kepada Komunitas Nasi Darurat yang sudah menyampaikan informasi ini," ujarnya.
Ia juga menegaskan, kepedulian pemerintah tidak boleh dibatasi oleh persoalan apakah seseorang merupakan warga asli wilayah tersebut atau bukan. Selama orang itu tinggal di wilayah Kotim, pemerintah harus hadir memberikan perhatian.
"Walaupun bukan warga kita, kalau sudah tinggal di situ tentu menjadi tanggung jawab kita," tegasnya.
Halikinnor meminta camat dan lurah lebih aktif membangun komunikasi dengan para ketua RT. Pertemuan rutin setidaknya tiga bulan sekali dinilai penting untuk menggali persoalan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.
Ia berharap, kejadian serupa tidak kembali terulang. Menurutnya, kepedulian terhadap warga yang membutuhkan bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
"Jangan sampai ada warga yang hidup dalam kondisi memprihatinkan berbulan-bulan, tetapi tidak terpantau. Kita memang tidak mungkin mengetahui semua yang terjadi, karena itu lingkungan terkecil seperti RT harus lebih peka dan peduli," pungkasnya. (DEVI/y)









