BORNEONEWS, Palangka Raya – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan bahwa capaian nilai 92,9 dengan predikat istimewa dalam penilaian Kota Percontohan Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI harus diikuti pembenahan nyata, terutama dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pelayanan publik.

Fairid mengatakan, fasilitas pelayanan yang masih memiliki kekurangan harus segera diperbaiki oleh Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya. Hal tersebut penting agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang semakin baik, nyaman, dan optimal.

"Kalau masih ada sarana dan prasarana pelayanan yang kurang, harus segera kita perbaiki. Ini menjadi tanggung jawab Pemko agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan nyaman," tegas Fairid, Rabu, 18 November 2026.

Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak hanya berorientasi pada pencapaian nilai dalam penilaian KPK, tetapi juga serius menindaklanjuti setiap kekurangan yang ditemukan selama proses evaluasi.

Menurutnya, predikat istimewa bukanlah akhir dari upaya pembenahan pemerintahan. Justru capaian tersebut menjadi tanggung jawab untuk terus meningkatkan standar pelayanan publik.

Fairid berharap seluruh jajaran perangkat daerah memiliki komitmen dan keseriusan dalam melakukan perbaikan, sehingga hasil penilaian tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Jangan hanya mengejar predikat atau nilai. Yang paling penting adalah bagaimana implementasinya, bagaimana masyarakat benar-benar merasakan peningkatan pelayanan dari pemerintah," ujarnya. (MARINI/H)