BORNEONEWS, Sampit - DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyepakati Rancangan APBD 2027 dengan pendapatan Rp1,94 triliun dan belanja Rp1,99 triliun.
"Sebagaimana kita ketahui bersama, tadi kita telah melaksanakan penandatanganan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah dan Nota Keuangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, meskipun saat ini dan Tahun Anggaran 2027 kita masih terus bekerja keras dengan segala keterbatasan sebagai konsekuensi kebijakan keuangan secara nasional," kata Bupati Kotim Halikinnor, Jumat, 20 November 2026.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat paripurna penandatanganan persetujuan bersama Raperda dan Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Ia menyebut kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan panjang antara pihak eksekutif dan legislatif. DPRD dan Pemka Kotim membahas rancangan anggaran dan menyelaraskan program pemerintah daerah dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
Halikinnor mengatakan, proses tersebut menegaskan pentingnya kemitraan Pemkab Kotim dan DPRD dalam mengarahkan kebijakan anggaran.
Ia mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kotim yang mengawal pembahasan hingga tercapai persetujuan bersama.
Ia juga mengapresiasi pandangan, saran, dan masukan fraksi-fraksi DPRD dalam pendapat akhir sebelum Raperda APBD 2027 disetujui bersama.
Rincian APBD Kotim 2027 yang dipaparkan dalam rapat paripurna mencatat pendapatan daerah sebesar Rp1.948.647.160.000. Jumlah tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp450.155.250.091 dan pendapatan transfer Rp1.498.491.909.909.
Belanja daerah tercatat Rp1.997.033.339.600, sehingga defisit anggaran mencapai Rp48.386.179.600. Selanjutnya penerimaan pembiayaan Rp68.386.179.600 dan pengeluaran pembiayaan Rp20 miliar, dengan pembiayaan neto Rp48.386.179.600.
Halikinnor menekankan keterbatasan anggaran menjadi tantangan bagi pelaksanaan program. Karena itu, perangkat daerah diminta bekerja cermat, mengutamakan kehati-hatian, dan memakai anggaran secara optimal.
"Tentunya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2027, diperlukan komitmen dan kerja keras kita semua, untuk dapat melaksanakan seoptimal mungkin, dengan tetap mengutamakan kehati-hatian dan kesungguhan," ujarnya.
Usai disetujui, Raperda APBD 2027 akan diajukan ke Gubernur Kalimantan Tengah untuk dievaluasi sebelum ditetapkan dan dijalankan.
Halikinnor berharap program yang disepakati berjalan sesuai rencana demi mendukung pemerintahan dan pembangunan di Kotim.
Di tengah keterbatasan fiskal, pemkab juga berupaya menambah pendapatan lewat transfer ke daerah dan optimalisasi potensi PAD.
"Kita tetap harus optimis dan berusaha untuk menggali alternatif pendapatan daerah, baik melalui transfer keuangan ke daerah maupun menggali potensi pendapatan asli daerah," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/R)









