BORNEONEWS, Sampit - DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) meminta Dinas Pendidikan (Disdik) segera menyusun rancangan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan teknis pencegahan dan penanganan kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam mencegah, menangani, hingga menentukan sanksi atas kasus perundungan.
"Selama ini belum ada regulasi yang secara khusus menangani itu. Selama ini kita hanya melalui jalur keyakinan, jalur agama. Tapi jalur dengan sebuah SOP tegas setingkat regulasi belum ada," kata Ketua Komisi III DPRD Kotim Dadang Siswanto, Minggu, 22 November 2026.
Dadang menjelaskan, penyusunan aturan teknis tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diselesaikan DPRD. Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan itu adalah perlindungan peserta didik dari stigmatisasi.
Menurutnya, stigmatisasi dapat menjadi awal munculnya perundungan, pengucilan, hingga perlakuan diskriminatif terhadap anak di lingkungan pendidikan. Karena itu, persoalan tersebut perlu diatur lebih terperinci melalui Perbup sebagai penjabaran dari Perda Penyelenggaraan Pendidikan.
"Kemarin kita telah menyelesaikan proses pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Yang satu di antaranya isunya adalah anak-anak didik yang antara lain korban stigmatisasi. Stigmatisasi ini awal daripada sebuah perundungan, awal daripada sebuah bully, awal dari sebuah kucilan," ujarnya.
Dadang meminta Disdik Kotim sebagai OPD teknis menyusun aturan dengan mengacu pada fakta dan persoalan nyata yang terjadi di sekolah. Dengan demikian, ketentuan yang dibuat tidak hanya bersifat umum, tetapi dapat diterapkan sesuai kondisi di lapangan.
Ia menegaskan, Perbup tersebut nantinya menjadi landasan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) bagi Disdik dan satuan pendidikan dalam mencegah serta menangani kasus perundungan.
"Makanya di dalam Perda kemarin kita sudah merumuskan dan kita hantarkan ke dalam peraturan bupati agar kawan-kawan OPD teknis Dinas Pendidikan betul-betul meramu sedemikian rupa fakta-fakta riil yang terjadi dituangkan ke dalam peraturan bupati," imbuhnya.
Sebagai contoh, Dadang menyinggung kasus perundungan yang terjadi di salah satu sekolah Kecamatan Baamang beberapa waktu lalu. Menurutnya, penanganan persoalan tersebut masih terkendala belum adanya SOP yang secara khusus mengatur tahapan penanganan maupun sanksi administratif bagi sekolah.
"Contoh, kasus perundungan yang terjadi di Baamang kemarin tidak ada SOP terkait dengan bagaimana penanganannya, apa sanksinya untuk sekolah yang menyelenggarakannya, secara administrasi tidak ada," bebernya.
Karena itu, DPRD menyerahkan perumusan teknis kepada Disdik dengan mempertimbangkan pengalaman dan pemahaman dinas terhadap persoalan pendidikan. Dadang berharap berbagai kondisi nyata yang selama ini belum diatur secara terperinci dalam ketentuan yang ada dapat dituangkan dalam Perbup.
"Pencegahannya itu kita minta kepada Disdik karena praktisi yang paling paham, ramu sedemikian rupa fakta riil yang terjadi yang selama ini tidak diatur di dalam Permen, di dalam aturan-aturan yang mengatur tentang masalah anak didik. Atur sedemikian rupa pada saat itu," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/H)









