BORNEONEWS, Sampit - Sekretaris Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah  mendorong, program Kotim terang harus menggandeng Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Dari itu kata dia pemerintah kabupaten harus aktif berkoordinasi dengan PLN untuk mempercepat pemerataan kelistrikan hingga ke pelosok, karena masih ada puluhan desa belum dialiri listrik.

“Kami  menekankan agar persoalan listrik masuk desa ini bisa terealisasi secara merata, program Sampit Terang ini impelemntasinya harus bisa dirasakan oleh semua elemen masyarakat tidak hanya di daerah perkotaan,” kata Juliansyah, Senin, 23 Agustus 2021.

Ia menyebutkan bahwa peluang untuk percepatan perluasan jaringan listrik di Kotawaringin Timur masih terbuka.  Namun, perlu kesamaan pandangan antara pemerintah kabupaten dengan PLN untuk menyamakan semangat dalam melakukan pemerataan kelistrikan. 

Belum meratanya kelistrikan menjadi perhatian DPRD, karena selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. Masih ada desa yang belum dialiri listrik oleh PLN.

--page

"Sehingga warga selama ini hanya mengandalkan listrik menggunakan genset maupun listrik tenaga surya saja," ucapnya.

Juliansyah mengatakan pihaknya siap bersama dengan pemerintah daerah ketika ingin mengaliri listrik di sebuah wilayah.

"Kami siap bantu bersama agar kendala-kendala tiang listrik yang melintas di konsesi perusahaan itu  tidam bermasalah dan dipermasalahkan, karena ini untuk kepentingan banyak  orang jadi terlalu disayangkan kalau ada investor yang terkesan menghalangi  masuknya listrik ke pelosok desa sana,” tandasnya. 

Ada 49 desa yang belum berlistrik di Kotim, karena ada beberapa kendala yang dihadapi pihak PLN untuk pembangunan jaringan listrik. Salah satunya ketersedian akses jalan darat yang layak untuk pengangkutan material dan peralatan. 

Selain itu, turut menjadi kendala yakni izin pembebasan lahan atau tanam tubuh tanaman di sepanjang rencana jalur jaringan listrik. (NACO/B-5)