**Borneonews, Jakarta** - Polres Metro Jakarta Utara mengambil langkah signifikan untuk memastikan keamanan dan kelancaran tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Jakarta dengan menurunkan 750 personel gabungan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka Operasi Mantap Praja Jaya 2024, yang bertujuan untuk menjaga pesta demokrasi di wilayah tersebut agar berlangsung dengan aman dan tertib. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, menjelaskan bahwa apel pasukan yang dilaksanakan di Lapangan Parkir Kemayoran merupakan bagian dari proses pengecekan kesiapan personel serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam operasi pengamanan. Menurutnya, operasi ini dirancang untuk menjamin bahwa Pilkada DKI Jakarta 2024 dapat dilaksanakan dengan standar yang telah ditentukan, sehingga keselamatan masyarakat dan keamanan proses pemilu menjadi prioritas utama. Kombes Pol Gidion juga menggarisbawahi bahwa apel pasukan ini merupakan bentuk pengecekan terakhir, yang memastikan semua personel dan sarana pendukung siap untuk menyukseskan pesta demokrasi. Ia mengingatkan seluruh personel yang bertugas untuk mempersiapkan diri baik secara spiritual maupun jasmani, agar dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. "Kita harus melakukan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab, humanis, dan profesional sesuai dengan ketentuan yang ada, agar setiap tahapan berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan," imbuhnya. Selain itu, dia mendorong personel untuk selalu mengedepankan komunikasi publik dan berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan cara yang terhindar dari polarisasi. Pihak kepolisian juga telah melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang dianggap rawan dan akan menyusun strategi khusus untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan. Kombes Pol Gidion menambahkan bahwa untuk pemilu yang akan datang, situasi di Jakarta masih terbilang aman dan kondusif. Sebelumnya, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara, M Sobirin, menyampaikan bahwa salah satu kerawanan utama dalam Pilkada 2024 adalah banjir. Ia mengingatkan kembali bahwa pada Pemilu tanggal 14 Februari 2024, terdapat kejadian di mana 19 TPS harus melaksanakan pemungutan suara lanjutan akibat banjir yang melanda. Curah hujan yang tinggi menyebabkan sejumlah TPS di Jakarta Utara terendam air, sehingga pelaksanaan pemilu pada saat itu terpaksa ditunda. Kondisi ini menyiratkan perlunya antisipasi dan persiapan yang lebih baik dalam menyikapi kemungkinan gangguan cuaca, seperti banjir, yang dapat memengaruhi jalannya pemilihan. Dengan langkah-langkah preventif dan kesiapan yang matang, diharapkan Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan sukses, aman, dan bebas dari berbagai kendala yang mungkin muncul. ANTARA