**Borneonews, Jakarta** - Berita ekonomi yang berkembang pada Selasa, 13 Agustus memberikan sejumlah informasi yang penting untuk diperhatikan. Salah satu perhatian utama adalah kenaikan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024 yang meningkat sekitar Rp1,9 triliun menjadi Rp42,5 triliun. Di samping itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga bakal menggunakan wewenangnya untuk mengintip rekening individu dan entitas sebagai langkah untuk mencegah penghindaran pajak. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp42,5 triliun untuk IKN pada 2024 bertujuan untuk memastikan kualitas pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Angka ini meningkat dari yang sebelumnya ditetapkan, yaitu Rp40,6 triliun berdasarkan laporan APBN KiTa Edisi Juli 2024. Lebih lanjut, Isa Rachmatarwata juga mengungkapkan bahwa anggaran untuk perayaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI (HUT RI) ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024 diperkirakan mencapai Rp87 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun lalu, di mana anggaran HUT RI di Jakarta hanya sebesar Rp53 miliar. Sementara itu, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, memaparkan situasi APBN yang mengalami defisit sebesar Rp93,4 triliun atau sebesar 0,41 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada Juli 2024. Dalam konferensi pers terkait APBN KiTa Edisi Agustus 2024, Sri Mulyani menegaskan bahwa bulan Juli menunjukkan angka defisit yang cukup mencolok. Di sisi lain, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menyatakan bahwa wewenang untuk mengakses informasi keuangan dari rekening individu dan entitas adalah bagian dari upaya untuk mencegah tindakan penghindaran pajak. Ia menambahkan bahwa jika terdapat kesepakatan untuk menyembunyikan data dan informasi yang seharusnya dipertukarkan, pihaknya berhak untuk mengevaluasi data tersebut. Terakhir, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, juga mengingatkan bahwa perekonomian global masih berada dalam bayang-bayang risiko ketidakpastian. Ketidakpastian ini terutama disebabkan oleh potensi resesi di Amerika Serikat. Gelagat negatif ini ditambah dengan proyeksi bahwa Bank Sentral AS, yang dikenal dengan sebutan The Fed, mungkin akan menunda pemangkasan suku bunga acuan. Informasi dan kebijakan ini menjadi sangat penting untuk dipahami dalam konteks perekonomian Indonesia yang terus berkembang di tengah tantangan global yang ada. ANTARA