**Borneonews, IKN** Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah memutuskan untuk menyerahkan nasib Joni, seorang pemuda yang menjadi viral karena aksinya memanjat tiang bendera saat upacara peringatan 17 Agustus di Kabupaten Tapal Bata, Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2018, kepada Panglima TNI. Dalam pernyataannya yang singkat di sela-sela kegiatan di IKN, Jokowi menjelaskan, "Semua ada aturannya. Serahkan kepada Panglima." Joni sebelumnya telah dijanjikan oleh Presiden Jokowi untuk bergabung dengan TNI setelah aksi heroiknya. Namun, saat ini, ia mengalami kendala dalam proses pendaftaran sebagai anggota TNI karena tidak memenuhi kriteria tinggi badan yang ditetapkan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menegaskan bahwa setiap calon anggota TNI, termasuk Joni, wajib menjalani serangkaian tes kelayakan. "Jadi, Joni masih harus mengikuti seleksi untuk menjadi anggota TNI," ungkap Maruli saat meninjau kegiatan bakti sosial di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Galang di Kota Batam, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Untuk dapat diterima sebagai prajurit TNI, ada tiga aspek penting yang perlu dipenuhi oleh Joni, yaitu psikotes, kemampuan mental ideologi, dan kesehatan. Jenderal Maruli menjelaskan bahwa jika ketiga aspek tersebut telah dipenuhi dengan baik, maka Joni akan menjadi prioritas untuk diterima menjadi anggota TNI. Setiap tes yang dihadapi calon anggota TNI memiliki tujuan untuk menghasilkan prajurit yang berkualitas, yang mampu melaksanakan tugas di berbagai situasi. Dalam proses tersebut, tes kesehatan dan psikotes juga menjadi kunci untuk mengukur kemampuan calon dalam mengendalikan stres. Saat ini, Joni yang bernama lengkap Joni Ande Kala dan berusia 19 tahun tersebut tengah menjalani proses seleksi lanjutan, yang mencakup pengecekan kesehatan dan psikotes. ANTARA