**Borneonews**, Moskow - Media Amerika Serikat, *The Wall Street Journal* (WSJ), melaporkan bahwa Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA) sebelumnya telah meminta agar operasi sabotase terhadap pipa Nord Stream yang terletak di Laut Baltik dihentikan. Namun, permintaan tersebut tampaknya diabaikan. Dalam laporan yang dipublikasikan pada Kamis, telah diungkapkan bahwa mantan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Valerii Zaluzhnyi, mengabaikan perintah dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, untuk menghentikan operasi peledakan pipa Nord Stream. Perintah untuk menghentikan operasi itu sendiri muncul setelah CIA menghubungi pemerintah Kiev. Setelah mendapat permintaan dari CIA, Zelenskyy segera memberikan instruksi serupa kepada Zaluzhnyi. Namun, Zaluzhnyi memilih untuk tidak mengindahkan perintah tersebut. Tim yang dibentuk Zaluzhnyi bahkan mengubah rencana yang telah dibuat sebelumnya. Dalam laporan tersebut, dinyatakan bahwa rencana untuk meledakkan Nord Stream awalnya disetujui oleh Zelenskyy dalam waktu beberapa hari, dan semua perintah terkait operasi ini diberikan secara lisan untuk menghindari adanya bukti tertulis. Sebanyak empat pejabat senior yang bekerja dalam bidang pertahanan dan keamanan Ukraina, yang terlibat dalam aktivitas sabotase atau memiliki akses terhadap informasi operasi, mengonfirmasi kepada WSJ bahwa Kiev memandang jaringan pipa gas sebagai target sah untuk diserang. Ledakan yang terjadi pada dua jaringan pipa ekspor gas Rusia ke Eropa, Nord Stream dan Nord Stream 2, berlangsung pada tanggal 26 September 2022. Tanggapan dari negara-negara seperti Jerman, Denmark, dan Swedia menunjukkan bahwa mereka tidak mengesampingkan kemungkinan adanya tindakan sabotase yang ditargetkan terhadap pipa-pipa tersebut. Nord Stream AG, selaku operator Nord Stream, melaporkan bahwa kerusakan yang terjadi pada jaringan pipa adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta menyatakan bahwa sukar untuk memperkirakan waktu pemulihan dari kerusakan tersebut. Akibat dari insiden tersebut, Kantor Kejaksaan Agung Rusia telah membuka penyelidikan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya tindakan terorisme internasional. ANTARA