**Borneonews**, Jayapura - Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) berharap masyarakat dapat memanfaatkan program penghapusan denda bagi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang akan berakhir pada Agustus 2024. Program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak. Pelaksana Tugas Kepala Bappenda Papua, Hans Hamadi, mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan PKB per Agustus 2024 mencapai Rp320 miliar. Angka ini baru mencakup 52 persen dari target yang telah ditetapkan. Dengan capaian saat ini, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan dari PKB masih jauh dari target yang diinginkan. “Oleh karena itu, kami berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan program pembebasan denda pajak ini. Dengan memanfaatkan program tersebut, diharapkan beban masyarakat dapat ringan dan juga meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran PKB,” ujar Hans di Jayapura. Hans juga menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang akan diambil agar realisasi penerimaan PKB dapat mencapai target dalam sisa waktu empat bulan. Salah satu langkah tersebut adalah memberikan pembebasan denda pajak serta meningkatkan kolaborasi dengan instansi terkait, seperti Dirlantas Polda Papua dan Jasa Raharja. Meskipun tantangan masih ada, Hans tetap optimis bahwa penerimaan PKB akan mencapai target yang ditetapkan. Saat ini, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua untuk tahun 2024 mengalami perubahan. Sebelumnya, APBD Perubahan ditetapkan sebesar Rp586 miliar, namun kini angka tersebut telah meningkat menjadi Rp686 miliar. Sebagai langkah untuk memaksimalkan pendapatan, pihak Bappenda akan terus menggali semua potensi. Kerja sama dan dukungan dari mitra kerja sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini. “Penerimaan terbesar saat ini adalah PKB yang dihasilkan dari kerja sama antara berbagai instansi, termasuk Samsat, kepolisian, Jasa Raharja, dan lainnya. Kami juga berencana untuk mengadakan kegiatan seperti sweeping gabungan,” tuturnya. ANTARA