JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji yang dibentuk oleh DPR RI telah menetapkan Nusron Wahid, anggota Komisi VI DPR RI, sebagai Ketua Pansus Angket Haji untuk tahun 2024. Penetapan ini berlangsung dalam rapat Pansus yang diadakan di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari Senin, di bawah pimpinan Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat. Dalam rapat tersebut, Muhaimin mengumumkan bahwa Nusron Wahid terpilih sebagai ketua, sementara tiga wakil ketua adalah Marwan Dasopang, Diah Pitaloka, dan Ledia Hetifah. Ia berharap agar para pimpinan Pansus dapat melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. “Saya ingin kita semua bekerja untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang benar-benar baru, sehat, dan memberikan manfaat bagi para jamaah,” tambahnya. Sebelum penetapan, ada sejumlah nama calon ketua yang muncul dalam pembahasan, termasuk Diah Pitaloka dari Fraksi PDIP dan PAN, Syarief Abdullah Alkadrie dari Fraksi NasDem, Marwan Dasopang dari Fraksi PKB dan PKS, Wastam dari Fraksi Demokrat, serta Nusron Wahid yang didukung oleh Fraksi Golkar dan Gerindra. Luluk Nur Hamidah, salah satu anggota Pansus Angket Pengawasan Haji DPR RI, menjelaskan bahwa keberadaan Pansus ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. "Kami ingin membangun ekosistem haji yang lebih baik, dengan aspek transparansi dan komprehensif, serta perhatian khusus terhadap jamaah lansia dan perempuan," jelasnya. Pembentukan Pansus ini telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, yang berlangsung pada tanggal 9 Juli. Dalam rapat tersebut, Abdul Muhaimin Iskandar mengecek persetujuan terhadap usulan pembentukan dan susunan keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji, yang direspons positif oleh para anggota DPR yang hadir. Muhaimin juga mengungkapkan bahwa anggota Komisi VIII DPR, yang bertanggung jawab atas urusan haji, merespons dengan tepuk tangan paling meriah terhadap keputusan ini. Ia juga menambahkan bahwa pembentukan Pansus serta susunan komposisi keanggotaannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Keanggotaan Pansus terdiri dari perwakilan berbagai fraksi, termasuk tujuh dari PDI Perjuangan, empat dari Partai Golkar, empat dari Partai Gerindra, dan lainnya. ANTARA