JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa alokasi belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 difokuskan pada sektor pendidikan dan perlindungan sosial. Pernyataan tersebut disampaikan pada hari Selasa di kompleks parlemen Jakarta. Menurut Sri Mulyani, pengeluaran yang berkaitan dengan pendidikan diprioritaskan untuk bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang dikenal sebagai BOPTS. Ini merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap pandangan berbagai fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehubungan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2023. Lebih lanjut, terkait sektor perlindungan sosial, pengeluaran diarahkan untuk pemberian bantuan tunai akibat fenomena cuaca *El Nino* serta program Kartu Prakerja. Selain alokasi untuk BOPTS, anggaran pendidikan juga digunakan untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar yang menjangkau sebanyak 18,1 juta siswa serta Program Indonesia Pintar Perguruan Tinggi untuk 916.827 mahasiswa. Anggaran tersebut juga dimanfaatkan untuk memberikan tunjangan profesional kepada 2,2 juta guru bukan pegawai negeri sipil, serta insentif bagi 348,9 ribu guru dan kepala sekolah non-PNS. Dalam konteks perlindungan sosial, bantuan tunai *El Nino* disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat, sementara penerima manfaat Program Kartu Prakerja mencapai 1,1 juta orang. Di luar pendidikan dan perlindungan sosial, Menteri Keuangan juga menekankan bahwa realisasi belanja APBN 2023 dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan. "Pemerintah memberikan perhatian khusus pada sektor ketahanan pangan," jelasnya. Indrawati juga menjelaskan bahwa pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk membantu para petani dalam meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan mereka. Dukungan tersebut mencakup penyediaan subsidi pupuk dan program bantuan langsung benih unggul. Pemerintah juga berupaya membangun fasilitas produksi, bendungan, serta saluran irigasi untuk memastikan ketersediaan air selama musim kemarau dan fenomena *El Nino*. Selain itu, kualitas akses pembiayaan juga ditingkatkan melalui penyediaan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah, dengan total bunga subsidi mencapai Rp2,6 triliun (sekitar US$168,3 juta) untuk memastikan akses modal bagi para petani. ANTARA