JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melaporkan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berjalan positif. Hingga tanggal 31 Agustus 2024, jumlah PNBP yang terkumpul mencapai Rp13,02 triliun. Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa target untuk total penerimaan PNBP hingga akhir tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp25,58 triliun. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR RI yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, Budi Arie menjelaskan bahwa untuk anggaran tahun 2025, target penerimaan PNBP dari Kementerian Kominfo ditentukan mencapai Rp24,74 triliun. Ia menjelaskan bahwa sumber utama dari penerimaan PNBP ini berasal dari biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi. Selama beberapa tahun terakhir, dinamika dalam izin penggunaan PNBP yang bersumber dari BHP frekuensi menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, izin PNBP dari BHP frekuensi yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan berada pada angka 4 persen. Namun, angka tersebut melonjak drastis menjadi 43 persen pada tahun 2021. Budi Arie menambahkan bahwa pada tahun 2022, izin penggunaan ini stabil di angka yang sama dengan tahun sebelumnya, tetapi mengalami penurunan menjadi 28,83 persen pada tahun 2023. Tren ini berlanjut pada tahun 2024, di mana izin penggunaan PNBP dari BHP frekuensi sedikit menurun menjadi 28,35 persen. Dari total target PNBP yang ditetapkan sebesar Rp21,99 triliun, alokasi anggaran dari sumber dana PNBP yang dapat digunakan Kementerian Kominfo hanya sebesar Rp6,35 triliun. Untuk tahun 2025, ia memprediksi bahwa izin penggunaan PNBP dari BHP frekuensi akan mengalami penurunan yang lebih signifikan, hanya mencapai 3,32 persen, yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 4 persen. Dalam konteks ini, Budi Arie berharap akan adanya dukungan untuk meningkatkan alokasi izin penggunaan PNBP. Ia menegaskan, "Menghadapi kondisi ini, untuk memenuhi kebutuhan anggaran program prioritas yang sulit dipenuhi hanya melalui sumber dana rupiah murni, kami berharap dapat dibiayai dengan dukungan dari peningkatan izin penggunaan PNBP." ANTARA