JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Berita ekonomi yang muncul kemarin, 5 September, menampilkan sejumlah informasi menarik yang layak untuk disimak. Di antara isu yang dibahas adalah pemulihan layanan meterai elektronik (*e-Meterai*), kerugian yang ditimbulkan akibat investasi ilegal yang mencapai lebih dari Rp130 triliun, serta pencapaian Indonesia sebagai negara dengan pembangkit listrik tenaga surya (*PLTS*) terapung terbesar di kawasan Asia Tenggara. Perum Peruri telah mengumumkan bahwa layanan *e-Meterai* yang tersedia di situs meterai-elektronik.com kini dapat diakses kembali oleh semua pengguna, termasuk calon pelamar untuk posisi aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024. Hal ini merupakan kabar baik bagi mereka yang membutuhkan layanan tersebut. Selain itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan jaminan akan melakukan pengembalian dana atau refund kepada para pembeli *e-Meterai* melalui platform resmi Peruri. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi konsumen yang mungkin merasa dirugikan sebelumnya. Dalam aspek lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa total kerugian akibat investasi ilegal selama periode 2017 hingga 2023 telah mencapai lebih dari Rp130 triliun. Angka ini mencerminkan besarnya dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik investasi tidak resmi, yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Dari sisi keberlanjutan, Presiden Joko Widodo memanfaatkan kesempatan pada Indonesia International Sustainability Forum (*ISF*) 2024 untuk menyoroti pencapaian Indonesia dalam sektor energi terbarukan. Ia memamerkan keberhasilan pembangunan *PLTS* terapung terbesar di Asia Tenggara, yang menegaskan komitmen Indonesia terhadap pengembangan energi hijau. Dalam sesi lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengenang sosok almarhum ekonom Faisal Basri. Ia menegaskan bahwa meskipun terdapat beberapa perbedaan pandangan di antara mereka, Luhut selalu mengapresiasi pemikiran dan argumen yang disampaikan oleh Faisal. Kenangan ini menunjukkan bagaimana diskusi yang konstruktif dapat memperkaya pemahaman dalam bidang ekonomi. Kementerian dan lembaga terkait diharapkan dapat terus meningkatkan kewaspadaan dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekonomi serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik investasi ilegal. ANTARA