JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menekankan bahwa pemahaman siswa mengenai sejarah bangsa merupakan salah satu perhatian utama dalam pendidikan di Indonesia. Hal ini menjadi bagian dari upaya mendasar untuk memenuhi target peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di tanah air. Menurut Huda, ada beberapa faktor lain dalam dunia pendidikan yang perlu diperhatikan, termasuk relevansi kurikulum, manajemen pendidikan, serta pembangunan infrastruktur yang memadai. Dia menjelaskan bahwa aspek ini menunjukkan sejauh mana pekerjaan rumah pendidikan masih harus diselesaikan. Huda juga mengungkapkan pentingnya menjaga anggaran pendidikan yang wajib sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia menolak gagasan untuk mengkaji ulang aturan ini, yang diusulkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Huda menekankan bahwa anggaran pendidikan seharusnya diambil dari sumber pendapatan, bukan dari postur belanja. Usulan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI sebelum ini menyarankan agar anggaran pendidikan yang ditetapkan sebesar 20 persen dari belanja negara dapat ditinjau kembali. Sri Mulyani menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan seharusnya berasal dari pendapatan negara, mengingat ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam belanja negara. "Pembahasan ini sudah kami lakukan di Kementerian Keuangan. Kami mencoba mengelola APBN agar tetap mematuhi konstitusi, di mana seharusnya 20 persen dari setiap pendapatan diarahkan untuk pendidikan. Jika anggaran berasal dari belanja, terdapat banyak faktor yang tidak pasti yang dapat memengaruhi fluktuasi dana pendidikan," ungkap Sri Mulyani. ANTARA