JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang mempersiapkan sebuah strategi untuk mengatasi penyebaran hoaks dengan tujuan menjaga situasi tetap damai dan kondusif selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024 mendatang. Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menjelaskan bahwa strategi ini dirancang oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik kementeriannya. Ia menekankan niat untuk menciptakan suasana yang demokratis, kondusif, serta bermartabat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024. Kementerian akan melaksanakan strategi tersebut dengan melakukan koordinasi bersama platform digital besar yang beroperasi di Indonesia, antara lain Meta, Google, dan TikTok. Pihak kementerian juga telah meminta agar platform-platform digital terlibat aktif dalam mencegah penyebaran hoaks dan mendukung penanganan konten palsu selama berlangsungnya pemilihan. "Yang terpenting adalah kami tidak ingin melihat adanya hoaks, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan kebocoran data," kata Setiadi. Ia mengungkapkan keyakinan bahwa pemerintah akan mampu mengendalikan penyebaran hoaks, sama seperti saat pemilihan umum yang berlangsung pada bulan Februari lalu. Setiadi menekankan bahwa pemerintah telah berhasil menekan penyebaran konten negatif di ruang digital selama pemilihan umum sebelumnya. Ia menyatakan, "Tingkat penyebaran konten negatif menurun. Anda dapat merasakan bahwa Pemilihan Umum 2024 lebih tenang, bukan? Meskipun ada hoaks dan penghinaan, jumlahnya jauh berkurang dibandingkan lima tahun lalu." Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menegaskan komitmennya untuk mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang damai. Ini termasuk upaya untuk melacak dan menangani konten, termasuk *deepfakes*, yang berpotensi memecah belah masyarakat. ANTARA