PADANG –
**Borneonews - Simpang Empat**, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, yang terletak di Sumatera Barat, melakukan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan di sektor kelapa sawit serta institusi perbankan. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (*CSR*) yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan angka stunting, dan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam pernyataannya di Simpang Empat, Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi, menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan beberapa kegiatan kolaboratif bersama perusahaan-perusahaan di daerahnya. "Kami telah mengunjungi sejumlah perusahaan di Pasaman Barat untuk menjalin kerjasama dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, serta penghapusan kemiskinan ekstrem," tuturnya. Bupati Hamsuardi menekankan bahwa berdasarkan data dari Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), angka kemiskinan ekstrem di Pasaman Barat masih tergolong tinggi. "Pada tahun sebelumnya, kami hanya mampu menanggulangi 0,7 persen dari masalah tersebut. Meski demikian, sudah ada beberapa perusahaan yang turut berpartisipasi, seperti Wilmar Group, yang memberikan kontribusi *CSR* pada tahun 2023 kepada empat sasaran penerima manfaat di Nagari Mandiangin, Bayur Kabung, Panjung Pangkal, dan Maligi," jelasnya. Wakil Bupati Pasaman Barat, Risnawanto, menambahkan bahwa keterbatasan dana daerah menjadi hambatan dalam penyelesaian berbagai masalah sosial tanpa adanya dukungan dari pihak luar, termasuk perusahaan-perusahaan. "Oleh karena itu, kami sangat berharap dukungan dari semua pihak, khususnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan perkebunan kelapa sawit, serta lembaga perbankan dalam menyalurkan program *CSR* mereka," ujarnya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pasaman Barat, Ikhwanri, menyampaikan bahwa pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di daerah ini tercatat sebesar 6,92 persen, yang setara dengan 33.520 jiwa. Sementara itu, prevalensi stunting pada tahun ini juga menjadi persoalan serius dengan angka mencapai 29,7 persen, yang melibatkan sekitar 5.098 balita, dan terdapat target penurunan hingga 14 persen. Di sisi lain, angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2023 tercatat berada di angka 0,70 persen atau setara dengan 3.410 jiwa. ANTARA