BANGKA BELITUNG –
**Borneonews - Sungailiat**, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang berada di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kini mengintensifkan upaya koordinasi dengan berbagai dinas terkait. Langkah ini diambil untuk mempercepat penurunan angka kasus stunting yang masih ada di beberapa desa yang menjadi lokasi fokus penanganan. Asisten I Setda Kabupaten Bangka Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Thony Marza, menjelaskan bahwa koordinasi ini bertujuan untuk mendukung konvergensi TPPS di tingkat kabupaten. Secara berkala, mereka akan melaporkan perkembangan pelaksanaan program penurunan stunting kepada ketua pelaksana TPPS kabupaten, yang selanjutnya akan diteruskan kepada ketua TPPS Provinsi Bangka Belitung. Pentingnya menyelesaikan masalah stunting disoroti oleh Thony, mengingat dampak negatifnya terhadap sumber daya manusia, serta kaitannya dengan kesehatan masyarakat dan tingkat kematian anak-anak. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi dan program lintas sektor yang direncanakan dan dilaksanakan secara terintegrasi di berbagai bidang. TPPS menargetkan bahwa angka kasus gizi buruk dapat diselesaikan sepenuhnya hingga akhir tahun 2024. Thony juga mengusulkan agar TPPS melaksanakan serangkaian kegiatan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan di setiap lembaga sesuai dengan tugas pokok mereka. Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, terdapat 240 anak yang mengalami stunting tersebar di sembilan desa yang telah ditetapkan sebagai lokasi penanganan. Desa-desa tersebut adalah Desa Penagan, Mendo, Paya Benua, Kota Kapur, Labuh Air Pandan, Petaling Banjar, Kemuja, Banyu Asin, dan Gunung Muda. Nora Kusuma Dewi, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, mengungkapkan bahwa jumlah kasus stunting menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan angka sebelumnya yang lebih tinggi. Dia menegaskan bahwa penanganan kasus stunting harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak, baik dari lembaga pemerintahan, sektor swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. "Upaya untuk mempercepat penurunan kasus stunting tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah saja, melainkan harus melibatkan kontribusi dari berbagai pihak," tambahnya. ANTARA