JAKARTA –
**Borneonews - Istanbul**, Pemerintah sementara Bangladesh baru-baru ini memutuskan untuk memanggil kembali lima duta besar yang bertugas di berbagai negara besar dan organisasi internasional. Langkah ini termasuk menarik Komisaris Tinggi untuk India dan menuai kritik tajam dari pihak New Delhi. Sebuah laporan yang diterbitkan oleh *Hindustan Times* pada Rabu melaporkan bahwa keputusan ini tidak diterima dengan baik oleh para diplomat di Kementerian Luar Negeri Bangladesh. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa beberapa duta besar yang dipanggil bukanlah pengangkatan politik, melainkan karier diplomat yang telah bekerja di posisi tersebut. Di antara yang dipanggil kembali adalah Mustafizur Rahman, Komisaris Tinggi Bangladesh untuk India, serta Perwakilan Tetap Bangladesh di PBB yang berbasis di New York. Selain itu, duta besar Bangladesh untuk Australia, Belgia, dan Portugal juga termasuk dalam daftar pemanggilan tersebut. Lebih lanjut, laporan itu mengindikasikan adanya inisiatif untuk mengatur pertemuan antara Perdana Menteri India, Narendra Modi, dan Muhammad Yunus, yang merupakan penasihat utama sekaligus otoritas kepala pemerintahan sementara Bangladesh. Pertemuan tersebut diharapkan berlangsung dalam konteks Sidang Umum PBB yang baru-baru ini diadakan di New York. Kondisi ini menyoroti ketegangan yang terjadi akibat pernyataan Yunus yang berisi kritik terhadap kebijakan serta tindakan pemerintahan India. Situasi di Bangladesh telah memanas dengan pecahnya gelombang protes besar yang dipimpin oleh mahasiswa pada bulan Juli dan Agustus. Aksi demonstrasi tersebut berujung pada berakhirnya masa pemerintahan Sheikh Hasina yang telah berlangsung selama 15 tahun. Dalam peristiwa dramatis, Hasina terpaksa melarikan diri ke New Delhi pada tanggal 5 Agustus, setelah kerusuhan di sekitar kediaman resminya. Muhammad Yunus, satu-satunya laureat Nobel dari Bangladesh, kemudian mengambil alih posisi sebagai pemimpin pemerintahan transisi setelah kepergian Hasina. Kejadian-kejadian ini menjelaskan dinamika politik yang sedang berlangsung di Bangladesh dan dampaknya terhadap hubungan internasional, khususnya dengan India. ANTARA