JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Muhadjir Effendy mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) untuk menangani status tanah di kawasan transmigrasi. Dalam pernyataan resmi yang diterima pada hari Jumat, Muhadjir menyampaikan bahwa satgas ini akan bertugas melakukan inventarisasi dan menyelesaikan berbagai masalah terkait lahan di wilayah transmigrasi. Dalam rapat di Kantor Kemendes PDTT pada Kamis (3/10), ia menekankan pentingnya perhatian terhadap lahan milik Kementerian Desa. "Saya minta agar dilakukan pembentukan *task force* untuk menangani dan melakukan inventarisasi tanah di kawasan transmigrasi," ujarnya. Selain itu, Muhadjir juga menekankan bahwa keberadaan satgas tersebut harus tetap berlanjut meskipun akan ada pergantian pemerintahan di masa mendatang. Sebelumnya, Muhadjir juga telah memberikan instruksi kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Danton Ginting Munthe, untuk segera melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap status tanah di wilayah transmigrasi. Ia meminta daftaran lengkap mengenai lokasi tanah, status dan kondisinya, serta total luas area yang tersedia. Rencananya, laporan hasil inventarisasi tersebut akan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi, dengan harapan masalah status tanah dapat diselesaikan secepatnya. Hal ini sangat penting, mengingat masih banyak aset negara yang belum dikelola secara optimal. Dalam rapat pimpinan Kemendes PDTT, Muhadjir juga menekankan kepada seluruh jajaran kementerian untuk mempercepat penyerapan anggaran. "Yang penting, target penyerapan anggaran harus dipercepat," imbuhnya. Percepatan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Jokowi, yang menyoroti betapa pentingnya optimalisasi anggaran dalam rangka menggairahkan perekonomian nasional. Selanjutnya, Muhadjir meminta agar pejabat tinggi madya, pratama, dan fungsional di Kemendes PDTT untuk melaksanakan tugas dengan baik, meskipun ia tidak dapat sepenuhnya berfokus pada kementerian ini akibat tanggung jawabnya yang lain sebagai Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Di samping itu, Muhadjir juga meminta Unit Kerja Eselon (UKE) I untuk melakukan kajian mendalam mengenai kendala-kendala yang menghambat penyerapan anggaran, serta segera mengusulkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. ANTARA