BANTEN –
**Borneonews - Serang**, Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, menginstruksikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten untuk segera mengintensifkan pembahasan terkait agenda pembangunan. Al Muktabar menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2024 telah dimulai, dan saat ini fokus perhatian beralih pada perencanaan APBD tahun 2025. Rincian mengenai agenda ini telah disampaikan dalam sesi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (*KUA*) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (*PPAS*). Ia menekankan, "Kita perlu fokus pada pemenuhan layanan dasar, di mana pendidikan menjadi prioritas utama, diikuti dengan pembangunan infrastruktur dan kesehatan." Pernyataan ini disampaikan saat ia memberikan keterangan di Serang. Dalam kesempatan tersebut, Al Muktabar juga menekankan pentingnya menjaga amanat yang disampaikan oleh pendiri Provinsi Banten, yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Hal ini harus menjadi perhatian utama kita, terutama saat diucapkan dalam sumpah dan janji yang telah diikrarkan," tambahnya. Al Muktabar menegaskan bahwa DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan tiga fungsi utama, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Ia meminta agar anggota DPRD bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai tugas dalam rangka mendukung agenda pembangunan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan pemerintahan. Sebelumnya, pelantikan empat pimpinan DPRD Banten definitif telah dilakukan. Fahmi Hakim dari Partai Golkar terpilih sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten, sementara posisi Wakil Ketua DPRD diisi oleh Yudi Budi Wibowo dari Partai Gerindra, Budi Prayogo dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Eko Susilo dari Partai Demokrat. Keputusan ini diambil berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.14-4187 Tahun 2024 yang menetapkan pengangkatan pimpinan definitif DPRD Provinsi Banten untuk periode 2024-2029. ANTARA