JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini menggelar pertemuan dengan para pemimpin di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pertemuan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat, 11 Oktober 2024, selang sembilan hari sebelum berakhirnya masa jabatannya di pemerintahan saat ini. Dalam pengumuman yang disebarkan melalui akun Instagram resmi miliknya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertemuan ini diikuti oleh seluruh pimpinan di Kemenkeu, termasuk mereka yang tergabung dalam *special mission vehicle* (SMV) dan badan layanan umum (BLU). "Kami melakukan diskusi intensif mengenai berbagai isu strategis yang berkaitan dengan tata kelola organisasi dan tanggung jawab Kemenkeu," ungkapnya dalam keterangan yang dirilis di Jakarta pada hari Minggu. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rutinitas Kemenkeu, yang bertujuan untuk memperkuat komunikasi serta menumbuhkan sinergi di antara seluruh jajaran dalam naungan #KemenkeuSatu. Salah satu topik utama yang dibahas adalah progres Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) yang dinilainya sebagai usaha berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja Kemenkeu. Selain itu, pertemuan ini juga membahas strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pada tahun anggaran 2025 dengan penerapan sistem *CoreTax*, serta penguatan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. "Diskusi tersebut berlangsung padat meskipun menjelang akhir pekan, tetapi semangat kami tetap tinggi karena hal ini merupakan tugas yang sangat penting untuk kemajuan dan masa depan bangsa kita," tuturnya. Sebagai informasi, dalam UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, target pendapatan negara ditetapkan mencapai Rp3.005,1 triliun, dengan belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun, serta defisit anggaran senilai Rp616,19 triliun. Keseimbangan primer untuk tahun tersebut diperkirakan akan mengalami defisit sebesar Rp63,33 triliun, dengan total pembiayaan anggaran mencapai Rp616,2 triliun. Untuk tahun 2025, penerimaan pajak ditargetkan akan mencapai Rp2.490,9 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan mencetak Rp513,6 triliun. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, sistem *Core Tax Administration System* (CTAS) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan dioptimalkan sebagai tulang punggung (*backbone*) dari penerimaan pajak. Wilayah belanja untuk kementerian dan lembaga (K/L) ditetapkan sebesar Rp1.160,09 triliun, sedangkan belanja non K/L akan mencapai Rp1.541,36 triliun. Transfer ke Daerah (TKD) dipatok pada angka Rp919,87 triliun. ANTARA