BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa alokasi belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2025 tetap berfokus pada pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo dalam Rapat Paripurna ke-21 DPRD Kalteng.

Edy menyebutkan pengelolaan belanja daerah akan selaras dengan prioritas pembangunan yang diusung dalam program Huma Betang. Pemerintah memastikan efisiensi anggaran tetap mengedepankan kebutuhan mendasar masyarakat di seluruh wilayah.

“Pengelolaan belanja akan memperhatikan pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar yang sejalan dengan program prioritas,” kata Edy Pratowo di Palangka Raya, Senin, 25 Agustus 2025.

Ia menjelaskan, pemerintah juga menyiapkan penguatan mekanisme pelayanan publik dan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR dan PPID. Partisipasi publik dijamin sejak perencanaan hingga evaluasi program.

Sementara itu, pemerintah menjawab sejumlah isu yang disampaikan fraksi terkait ketahanan pangan, penanggulangan karhutla, penanganan stunting, serta konektivitas wilayah perbatasan. Semua kebijakan diarahkan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih berkualitas dan merata.

Wagub menegaskan, apresiasi atas masukan DPRD akan menjadi acuan pemerintah dalam penyusunan kebijakan agar lebih efektif menjawab kebutuhan masyarakat. (HERMAWAN DP/y)