BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap pelaksanaan Workshop Pengintegrasian Gender ke Dalam Dokumen Kebijakan Bagi Kabupaten/Kota se-Kalteng tidak hanya menjadi agenda seremonial, melainkan menghasilkan gagasan konstruktif. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Selasa, 9 September 2025.

Dalam laporan panitia, Pengawas Perempuan dan Anak Dinas P3APPKB Kalteng Ricko Brilyanu menyebut workshop ditujukan untuk memperkuat pemahaman sekaligus menyusun langkah tindak lanjut.

“Melalui workshop ini, kita ingin memastikan program dan kegiatan pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak-anak, lansia, maupun kelompok rentan lainnya,” ucap Ricko di Palangka.

Ia menjelaskan kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan sejumlah capaian penting, antara lain rencana tindak lanjut yang bisa diaplikasikan di seluruh kabupaten/kota.

Selain itu, komitmen pimpinan daerah dalam mendukung kebijakan responsif gender juga diharapkan semakin kuat setelah workshop ini.

Ricko menegaskan integrasi perspektif gender dalam pembangunan harus berjalan lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan di masa depan.

“Dengan integrasi gender yang kuat, kita ingin mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan bagi semua pihak,” pungkasnya. (HERMAWAN DP/j)