BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menegaskan penurunan alokasi dana transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH) di berbagai daerah harus diimbangi dengan upaya menjaga keadilan fiskal nasional.

Edy mengatakan bahwa kebijakan fiskal harus tetap menjamin keseimbangan pembangunan antarwilayah meski mengalami penyesuaian.

“Penurunan ini tidak hanya terjadi di Kalimantan, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Dengan kondisi seperti ini, banyak program pembangunan yang berpotensi tertunda,” ujar Edy Pratowo seperti dikutip Borneonews pada Rabu, 8 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah memahami ruang penyesuaian kebijakan fiskal nasional, namun tetap berharap evaluasi terus dilakukan agar tidak menghambat pelaksanaan program prioritas di daerah.

Wagub juga mengingatkan pentingnya prinsip keadilan fiskal agar seluruh daerah memiliki peluang setara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, ia menyatakan kesiapan Kalimantan Tengah untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

“Kalimantan Tengah siap menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional,” tandasnya. (HERMAWAN DP/y)