BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemko Palangka Raya terus berupaya memperkokoh Pilar 9 dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), yaitu sektor Sistem Keuangan.

Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menegaskan bahwa ketersediaan akses terhadap permodalan dan stabilitas sektor keuangan merupakan katalis utama bagi pergerakan ekonomi daerah.

Menurutnya, sistem keuangan yang sehat akan memudahkan pelaku usaha, khususnya sektor UMKM, untuk mendapatkan dukungan pendanaan yang dibutuhkan guna ekspansi bisnis.

Zaini menjelaskan bahwa pilar ini sangat bergantung pada kedalaman pasar keuangan dan ketersediaan kredit bagi sektor swasta.

Ia mendorong lembaga perbankan di Kota Palangka Raya untuk lebih proaktif dalam menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan.

"Sistem keuangan yang inklusif adalah kunci. Kita ingin memastikan bahwa setiap pengusaha lokal memiliki akses yang mudah dan terjangkau ke lembaga keuangan formal," katanya, Selasa, 14 April 2026.

Lebih lanjut, Zaini memaparkan pentingnya literasi keuangan di tengah masyarakat agar dapat mengelola modal dengan bijak.

Ia menilai bahwa tantangan di pilar ini bukan hanya soal ketersediaan uang, tetapi juga kecerdasan masyarakat dalam menghindari praktik investasi bodong atau pinjaman ilegal yang merugikan.

"Pemerintah kota berkomitmen untuk terus mengedukasi warga agar lebih cerdas dalam memanfaatkan jasa keuangan, sehingga modal yang didapat benar-benar produktif bagi usaha mereka," tambahnya.

Dalam arahannya, Wakil Wali Kota juga menyoroti peran digitalisasi keuangan atau fintech dalam mempercepat perputaran ekonomi di Palangka Raya.

Penggunaan transaksi non-tunai dan platform pendanaan digital dianggap sebagai solusi modern untuk mengatasi keterbatasan akses geografis.

"Transformasi menuju ekonomi digital mengharuskan sistem keuangan kita lebih fleksibel. Penggunaan QRIS dan perbankan digital harus terus kita masifkan di pasar-pasar dan pusat perbelanjaan," pungkasnya. (HENDRI/j)