BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui sinergi bersama pemerintah kabupaten dan kota usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar secara virtual.

Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko menghadiri rakor tersebut dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

Kegiatan ini dirangkai bersama agenda sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan penyelenggaraan jaminan produk halal.

Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir yang menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan distribusi, operasi pasar, dan pengawasan harga di lapangan.

“Ketersediaan stok pangan saat ini lebih dari cukup. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus aktif menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi kenaikan harga di pasar,” kata Tomsi seperti dikutip borneonews pada Selasa, 5 Mei 2026.

Menanggapi hal tersebut, Yuas Elko menyampaikan bahwa pengendalian inflasi menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan karena berdampak terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

“Pengendalian inflasi harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan karena stabilitas harga berpengaruh terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Yuas. (HERMAWAN DP/H)