BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Ketua Komisi IV DPRD Kapuas Lawin mempertanyakan anggaran Safari Ramadan yang dilakukan oleh Bupati Kapuas. Pasalnya anggaran Safari Ramadan tidak pernah dibahas di DPRD Kapuas.

Sayang, rapat dengar pendapat yang digelar pada Rabu (31/5/2017) itu tidak dihadiri oleh perwakilan dari bidang Kesra Pemkab Kapuas. Sehingga pertanyaan itu pun tidak terjawab.

Hadir dalam RDP itu justru perwakilan dari Kemenag. RDP pun dilanjutkan dengan pihak Kemenag yang membahas soal tunjangan sertifikasi guru agama dan guru honorer di lingkungan Kemenag Kapuas.

Ketua Komisi IV mempertanyakan soal tunggakan tunjangan sertifikasi yang belum dibayarkan kepada Kemenag. "Apa yang menjadi kendala sehingga tunjangan sertifikasi belum bisa dibayarkan?" tanya Lawin kepada pihak Kemenag.

Pihak kemenag menjelaskan, sebenarnya alokasi anggarannya sudah ada, namun masih perlu verifikasi dari Dirjen untuk rasionalisasi anggaran yang sesungguhnya. "Verifikasi dilakukan guna mengetahui berapa jumlah guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi dan berapa besar pemerintah harus membayarnya," papar Kepala Kemenag Kapuas H Akhmad Bahruni. (HAMDI/B-2)