BORNEONEWS, Sampit - Laporan pertanggungjawaban APBD Kotim tahun anggaran 2016 resmi disahkan menjadi peraturan daerah. Ini dilakukan setelah melalui pembahasan di DPRD Kotim dan seluruh fraksi menerima dan sepakat untuk disetujui.

Namun sayangnya dalam pengesahan LPj APBD 2016 ini kehadiran dari eksekutif sangat minim dan hanya diwakili Wakil Bupati Kotim, Taufiq Mukri dan Plt Sekda Halikinnor. Tidak tampak kepala SOPD yang hadir.

Rata-rata diwakilkan stafnya saja. Meski begitu DPRD Kotim tetap melaksanakan pengesahan untuk menjadi Perda. Dalam LPJ itu tersusun komposisi keuangan APBD Kotim Tahun 2016 terrealisasi pendapatan secara keseluruhan Rp1,68 triliun atau 104,37 persen.

Tentunya angka pendapatan ini melebihi dari target Rp1,61 triiun. Kemudian belanja yang ditetapkan Rp1,63 triliun terrealisasi Rp1,54 triliun atau 94 persen , sedangkan surplus sebesar Rp143,31 miliar realisasi penerimaan pembiayaan Rp183,17 miliar, realisasi pengeluaran pembiayaan Rp5,37 miliar, realisasi pembiayaan netto Rp177,80 miliar.

Taufiq Mukri mengapresiasi sikap DPRD yang sudah menyepakati dan menerima LPj untuk diperdakan. "Meski sebelumnya LPj ini sudah melewati proses audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI," kata Taufiq Senin (31/7/2017) sore itu.

Artinya menurut Taufiq pengelolaan keuangan daerah sudah dilakukan melalui standar akuntasi pemerintahan yang baik. (NACO/B-6)