BORNEONEWS, Sampit - Penaikan tarif PDAM di Kotim diharapkan diiringi dengan peningkatan pelayanan, terutama dari segi hal sambungan rumah tangga. Sebab beberapa tahun terakhir ini kondisi pelayanan PDAM dinilai buruk.

"Penaikan tarif dasar PDAM di tengah kondisi ekonomi seperti ini memang tidak tepat. Namun, ternyata kebijakan itu sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Kotim," kata anggota Komisi IV DPRD Kotim, M Shaleh, Selasa (1/8/2017).

Dari itu, Shaleh menegaskan, PDAM harus meningkatkan pelayanannya. Kalau tidak bisa memperlihatkan perbaikan pelayanan. bisa saja DPRD minta kebijakan itu dievaluasi lagi. "Atau jajaran manajemennya yang harus dievaluasi," tegas Shaleh.

Dia juga menegaskan kinerja PDAM sealu akan jadi penekanan di DPRD Kotim. Apalagi penyertaan modal dari pemerintah daerah mencapai miliran rupiah untuk perusahaan air minum itu.

Shaleh menegaskan persoalan klasik PDAM seperti halnya pecah pipa, pompa rusak harus bisa diatasi dengan baik. Kejadian sepeti itu harus bisa diprediksi, karena tenaga teknis itu sudah disiapkan. (NACO/B-11)