Bupati Kotim Ingin Wujudkan OPD Minim Struktur Kaya Fungsi
BORNEONEWS, Sampit – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menginginkan struktur pemerintahan daerah yang miskin struktur namun kaya fungsi guna mendukung kinerja optimal di tengah…
BORNEONEWS, Sampit – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menginginkan struktur pemerintahan daerah yang miskin struktur namun kaya fungsi guna mendukung kinerja optimal di tengah…
Manajemen Rumah Sakit (RS) Pratama Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memberikan sanksi teguran tertulis kepada seorang sopir yang kedapatan mengangkut pakan ternak menggunakan mobil ambulans/?
BORNEONEWS, Sampit – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) M Abadi mengapresiasi terhadap pelaksanaan sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih yang digelar dengan menghadirkan narasumber dari…
BORNEONEWS, Sampit – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan, sejalan dengan…
BORNEONEWS, Sampit – Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar sosialisasi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Gedung Serbaguna…
Sekretaris Komisi III DPRD Kotim Langkap mengatakan, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perhitungan anggaran di tingkat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dengan di masing-masing perangkat daerah.
Menurut Fajrin, kehadiran fasilitas penyeberangan mobil sangat penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mobilitas ekonomi masyarakat di wilayah selatan Kotim tersebut.
BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) memastikan peningkatan ruas Jalan Kotabesi-Kandan-Camba tetap menjadi prioritas pembangunan tahun 2026, meski sebelumnya…
Perencanaan proyek tersebut sebelumnya telah masuk dalam rencana kerja sejak tahun 2023, namun belum dapat direalisasikan karena efisiensi anggaran.
Mentana menambahkan, program pengendalian banjir di Jalan Pelita telah masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026 dengan total pagu sekitar Rp7 miliar. Ia berharap rencana tersebut bisa disetujui dalam pembahasan APBD 2026 agar segera dilaksanakan tahun depan.
Kepala Dishub Kotim Raihansyah mengungkapkan, terjadi pemangkasan anggaran sebesar Rp14 miliar dari tahun 2025. Akibatnya, sisa belanja dinasnya hanya sekitar Rp16 miliar, yang sebagian besar terserap untuk kebutuhan rutin seperti gaji, tunjangan, operasional kantor, pembayaran listrik PJU, serta perawatan lampu jalan yang sudah ada.
Mekanisme pemberian sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang mengundurkan diri dari jabatan struktural telah diatur dalam peraturan kepegawaian. Oleh karena itu, keputusan bupati dinilai sah dan proporsional.
Jumlah tersebut sangat jauh dari ekspektasi sebelumnya, di mana dalam rapat dengar pendapat (RDP) KONI sempat memperkirakan kebutuhan minimal mencapai Rp15 miliar untuk mendukung persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalteng 2026.
Kejadian ini terekam dalam video berdurasi sekitar 51 detik yang viral di media sosial Facebook, menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga sekitar
Pesantren memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai keislaman, adab, dan moral generasi muda
BORNEONEWS, Sampit – Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah mengatakan, santri memiliki peran penting dalam menjaga moral bangsa sekaligus mendorong kemajuan pembangunan daerah dan…
Gedung perpustakaan yang memiliki lahan cukup luas itu berpotensi dikembangkan menjadi ruang publik yang lebih hidup dan menarik.
Komisi IV DPRD Kotim menilai, pemenuhan kebutuhan listrik PJU sangat penting karena berkaitan langsung dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat, terutama di kawasan padat lalu lintas.
Rincian anggaran bekanja tahun 2026 terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten senilai Rp10,6 miliar, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebesar Rp6,19 miliar, serta Program Pengelolaan Pelayaran senilai Rp10,8 juta.
Saat ini peredaran narkotika sudah mulai merambah ke wilayah pedesaan, sehingga pemerintah desa harus menjadi benteng utama dalam upaya pencegahan.