Kepala Disbudpar Kotim, Bima Ekawardhana, menilai kondisi Pantai Ujung Pandaran yang dikelola oleh pemerintah daerah saat ini masih kurang menarik dibandingkan lokasi wisata yang dikelola pihak swasta.
Bendahara Fraksi Golkar DPRD Kotim, Mariani, menyatakan bahwa selama periode pemerintahan saat ini, belum terlihat solusi konkret atas proyek-proyek besar yang menelan anggaran ratusan miliar namun berakhir tanpa manfaat maksimal bagi masyarakat.
Salah satu persoalan mendasar adalah minimnya jumlah dokter spesialis, serta belum terpenuhinya standar pelayanan prima sebagaimana yang seharusnya dimiliki rumah sakit rujukan utama. Kondisi ini menurutnya berdampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di daerah sendiri.
"Berbagai masalah melatar belakangi pembuatan raperda ini, selain itu juga untuk melakukan penataan, perlindungan dan keberlangsungan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang ada di Kotim," kata Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotim Riskon Fabiansyah, Senin, 16 Juni 2025.
Mahalnya biaya tiket dan terbatasnya jadwal penerbangan membuat masyarakat Kotim justru memilih ke kabupaten tetangga seperti Kobar atau Palangka Raya. Ini ironi bagi Kotim yang dulunya dikenal sebagai gerbang Kalimantan Tengah
Salah satu persoalan serius adalah penempatan pedagang ikan yang tidak sesuai dengan tempat khusus yang sudah disediakan. Banyak dari mereka justru berjualan di pinggir jalan, menimbulkan limbah dan bau tidak sedap yang mengganggu pengguna jalan dan masyarakat sekitar.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) menyampaikan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah.
Mariani menyampaikan, dari tahun ke tahun belum terlihat adanya peningkatan signifikan terhadap kondisi jalan kabupaten. Padahal, akses jalan yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat desa.
Wahito menekankan pentingnya menjaga kelancaran distribusi, ketersediaan, dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk memberikan perlindungan kepada para produsen. Menurutnya, kebijakan yang pro-produsen sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen.
Selain memperkuat peran BUMD, Dadang juga menyoroti pentingnya mengeksplorasi sumber pendapatan alternatif di luar sektor pajak dan retribusi, khususnya dari sektor pariwisata.
Ketua DPRD Kotim Rimbun mengatakan, dana tersebut memang tersedia, namun belum dapat digunakan karena belum ada finalisasi dari aturan dan juknis sesuai sumber dana yang diterima.
Halikinnor menyebut, hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa. "Bagus saja APH turun, supaya jika ada permainan bisa segera diselesaikan,"
BORNEONEWS, Sampit – Turnamen HNR Cup I Tahun 2025 digelar sebagai bagian dari upaya dalam membina dan menggali potensi muda di bidang sepak bola di Kotawaringin Timur (Kotim), khususnya sebagai…
BORNEONEWS, Sampit – Turnamen HNR Cup I Tahun 2025 resmi digelar dan diikuti oleh 64 tim sepak bola dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah seperti Kotawaringin Timur (Kotim), Kotawaringin Barat…
Halikinnor mengatakan, kehadiran pemain-pemain yang pernah berkiprah di Liga Indonesia hingga luar negeri pada ajang HNR Cup tersebut diharapkan menjadi motivasi kuat bagi generasi muda
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Muhammad Hafiz mendorong pemerintah daerah untuk terus berkomitmen dalam pemerataan fasilitas pendidikan anak usia dini, khususnya di wilayah terpencil dan pelosok desa yang masih minim sarana pendidikan.
Anggota Fraksi PAN, Supian Hadi menyampaikan, proyek pengembangan Bandara H Asan tidak boleh melupakan hak dan kepentingan masyarakat kecil yang terdampak secara langsung, khususnya mereka yang bermukim di sekitar area bandara.
Pemkab Kotim masih dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan laju pertumbuhan ekonomi. Karena itu, program APBD ke depan akan difokuskan untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut secara terukur dan berkelanjutan.
"Jadi yang akan kita bagikan satu atau dua bulan kedepan meminimalisir gap itu dari Januari sampai Mei. Yang disebutkan dari november 2024 itu belum tepat, itu rumor jadi saya klarifikasi bahwa imbal jasa kita yang masih belum dibayar sampai saat ini Januari, Februari, Maret, April,"
Abdul Kadir memaparkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah menunjukkan kinerja yang positif, tercermin dari tingkat realisasi APBD Tahun 2024 sebagai berikut, target awal pendapatan Rp2.432.356.040.400, belanja Rp2.557.473.464.100, penerimaan pembiayaan Rp234.106.773.909, pengeluaran pembiayaan Rp15.280.000.000 dan pembiayaan neto Rp218.826.773.909/?
