Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kotim Irawati, unsur pimpinan DPRD, serta seluruh anggota dewan dan jajaran OPD, Rabu, 18 Juni 2025.
Anggota Fraksi Gerindra, Akhyannoor, menilai, sektor perdagangan memiliki peran vital dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga perlu ada perlindungan hukum terhadap pelaku usaha di sektor ini, khususnya pasar tradisional.
Marudin menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi tersebut bertujuan untuk menyesuaikan dengan ketentuan hukum terbaru, menyelaraskan kebijakan fiskal daerah, dan mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui sistem pajak dan retribusi yang efektif dan adil.
Perda tersebut memiliki relevansi strategis dalam menjaga eksistensi pasar tradisional di tengah pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan modern.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Bupati Kotim Irawati, Rabu, 18 Juni 2025.
PT Kridatama Lancar membantah bahwa pihaknya telah menghindari proses hukum atau pengabaian tanggungjawab sidang mediasi di Pengadilan Negeri Sampit, terkait sangketa tanah yang luasnya sekitar 1.200 hektar di wilayah Kecamatan Sukamandang, Kabupaten Seruyan dan sebagian wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
BORNEONEWS, Sampit – Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Irawati menyambut kedatangan rombongan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) dalam rangka kunjungan kerja untuk mempelajari alat…
Siraman rohani dinilai mampu menumbuhkan semangat kebersamaan dan keharmonisan hubungan antarpegawai, baik dalam peran sebagai hamba Allah maupun sebagai abdi negara. Dengan silaturahmi yang terjaga, diharapkan lahir lingkungan kerja yang lebih harmonis, produktif, dan berkualitas.
Wakil Bupati Barito Selatan, Khristianto Yudha, bersama rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada Rabu, 18 Juni 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat pembangunan di Barito Selatan.
egiatan siraman rohani tersebut bertujuan membentuk karakter ASN yang bijak, ikhlas, dan memiliki integritas dalam bekerja.
BORNEONEWS, Sampit – Di tengah antrean panjang di sejumlah SPBU di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), isu kelangkaan BBM jenis Pertalite dan Pertamax menyebar cepat di masyarakat. Kepanikan mulai…
Fraksi PKB mengusulkan agar pemerintah daerah memberikan keringanan, pengurangan, hingga pembebasan pajak dan retribusi bagi kelompok tertentu. Terutama pelaku usaha kecil, masyarakat sektor informal, serta warga yang berada di sektor barang dan jasa dengan penghasilan rendah.
Sektor perdagangan merupakan penopang penting dalam perekonomian daerah maupun nasional. Sehingga diperlukan pengaturan dan perlindungan hukum yang jelas untuk menciptakan ekosistem usaha yang adil dan berkelanjutan.
Kebakaran yang terjadi pada Senin, 16 Juni 2025, malam hari tersebut diduga akibat korsleting listrik. Akibat musibah tersebut satu unit rumah milik keluarga Ma?ud dan Saiful Anwar hangus terbakar.
Yang menarik, Yusuf juga menyinggung peran suami untuk memiliki rasa cemburu yang sehat, karena menurut ajaran Islam, cemburu merupakan cabang dari iman
BORNEONEWS, Sampit – Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) M Kurniawan Anwar mengingatkan pentingnya optimalisasi pelayanan publik di semua jenjang pemerintahan daerah, mulai dari desa,…
"Saya belum mendengar pelabuhan yang mana (yang diperiksa aparat penegak hukum). Kalau memang ada terindikasi pungutan liar oleh oknum maka kita sepakat dan mendukung apa yang sudah dilakukan oleh penegak hukum,"
Kepala Desa (Kades) Baampah nonaktif, Abdul Farmansyah, menghadapi ancaman hukuman 1 tahun 6 bulan penjara usai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kotim menyampaikan tuntutannya dalam sidang di Pengadilan Negeri Sampit.
Kerusakan jalan, gang, dan drainase di pusat kota sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan memadai, sehingga menimbulkan kesan kumuh dan rawan banjir setiap kali hujan deras.
"Kita menyikapi permasalahan di lapangan karena ada aksi dari masyarakat desa Palangan, Kenyala dan Penyang. Ada beberapa warga yang mengklaim lahan itu maka dengan kebijakan para penegak hukum dan juga Manajemen Perusahaan maka mereka menutup atau memutus akses yang ada di KM 18 Sampit Pangkalan Bun,"
