"Alhamdulillah, kolaborasi berjalan dengan baik. Tentunya yang kurang akan kita benahi, sementara yang sudah baik akan terus kita tingkatkan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kalimantan Tengah mendapatkan perhatian dalam hal transportasi mudik,"
Minat investor untuk membangun rumah sakit swasta di Kotawaringin Timur (Kotim) mulai terlihat. Namun, masih ada beberapa kendala yang membuat realisasi investasi ini belum berjalan.
Penyitaan lahan sawit oleh pemerintah melalui Satgas Garuda PKH akan berdampak pada masyarakat, terutama koperasi yang bermitra dengan perusahaan perkebunan.
Direksi dan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) meninjau kesiapan layanan angkutan mudik Lebaran 2025 dengan melakukan monitoring langsung di berbagai wilayah salah satunya di Pelabuhan Sampit.
Ratusan warga rela antre sejak pagi di depan kantor PT Pelni cabang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) demi menukarkan tiket mudik gratis tujuan Semarang. Program ini menyediakan 500 tiket gratis untuk keberangkatan dengan kapal KM Leuser pada 24 Maret 2025.
Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Sihol Parningotan Lumban Gaol mengingatkan perusahaan agar membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan tepat waktu. Sesuai peraturan, dunia usaha wajib menyalurkan THR paling lambat satu minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Memasuki musim mudik Lebaran, Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Muhammad Kurniawan Anwar mengimbau masyarakat untuk mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Baik yang mudik melalui jalur darat, laut, maupun udara, persiapan yang matang sangat diperlukan agar perjalanan berjalan lancar dan aman.
Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Tengah Satuan Pelayanan Sampit bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resort Sampit gagalkan penyelundupan puluhan burung dari penumpang kapal yang hendak menuju Pulau Jawa. Sebanyak 11 ekor di antaranya merupakan burung yang dilindungi undang-undang.
Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor tengah menyiapkan pengganti Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sanggul Lumban Gaol yang akan memasuki masa pensiun pada 1 Mei 2025.
"Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat, menambah semangat dalam beribadah, serta mempererat keharmonisan sosial di tengah masyarakat,"
"Kami lihat tadi kemacetannya sampai beberapa kilometer. Ini menandakan bahwa mobilitas kendaraan di wilayah kita cukup padat. Ke depan, kita perlu memikirkan solusi, termasuk membuat jalan alternatif,"
Sejumlah lahan sawit milik Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sudah disita oleh Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Menurutnya, penyitaan ini menjadi permasalahan serius karena lahan tersebut telah memiliki legalitas yang sah namun teridentifikasi masuk dalam kawasan hutan
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, Bandara H Asan Sampit membuka posko pelayanan arus mudik dan balik lebaran mulai 21 Maret hingga 11 April 2025. Posko ini bertujuan untuk memastikan kelancaran perjalanan udara bagi para pemudik.
Warga Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dikejutkan oleh kemunculan seekor bekantan seperti berikat pinggang di sekitar permukiman pada Kamis, 20 Maret 2025.
"Untuk posisi Wadir Pelayanan, kemungkinan bisa kita rolling atau diubah setelah melalui evaluasi. Manajemen rumah sakit pasti akan kita rombak untuk meningkatkan pelayanan,"
Pemerintah melalui Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menyita seluas 317 ribu hektare lahan sawit ilegal. Rencananya, lahan berikut kebun sawit yang dikuasai oleh negara itu akan dikelola oleh perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kotawaringin Timur (Kotim) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran saat meninggalkan rumah untuk mudik Lebaran.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyalurkan dana zakat senilai Rp30 juta dalam rangka program pendistribusian zakat Tarhib Ramadan.
Pemerintah menjamin tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pascapenyitaan dan penyegelan lahan milik perusahaan besar swasta (PBS) di sektor perkebunan sawit tidak akan menyebabkan
