Rasionalisasi TPP Diharapkan Tak Pengaruhi Kinerja ASN di Kotim
"Kebijakan rasionalisasi ini adalah perintah undang-undang yang harus dilaksanakan di tingkat daerah. Maka saya kira semua pegawai bisa memahami dan memaklumi hal itu,"
"Kebijakan rasionalisasi ini adalah perintah undang-undang yang harus dilaksanakan di tingkat daerah. Maka saya kira semua pegawai bisa memahami dan memaklumi hal itu,"
Pemkab?Kotim?terus mendukung berbagai program keagamaan yang diinisiasi oleh NU dan organisasi keagamaan lainnya
Sampit Fest 2025 menghadirkan 78 stand yang menampilkan berbagai produk unggulan UMKM lokal.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kotim menargetkan 25 persen dari total wajib KTP untuk melakukan aktivasi IKD, namun hingga kini baru 16 persen yang berhasil
Program ini akan menyasar 3.000 siswa mulai dari TK/PAUD hingga SLTA di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, serta 10 persen dari kuota akan diberikan kepada ibu hamil, atau sekitar 300 orang
Dinas Pendidikan (Disdik) Kotawaringin Timur (Kotim) masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Domisili, yang akan mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2025-2026.?
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan HUT ke-2 Mal Pelayanan Publik (MPP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kotim menggelar bazar yang melibatkan 40 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Mal Pelayanan Publik (MPP) Habaring Hurung mencatat rata-rata kunjungan harian mencapai 300 orang pada tahun 2024, meningkat 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap kualitas pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kotawaringin Timur (Kotim) memberikan penghargaan kepada lima penyelenggara layanan terbaik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Habaring Hurung tahun 2024.
Sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) tahun 2024 yang dimohonkan oleh pasangan Sanidin dan Siyono akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, 4 Februari 2025, dengan jadwal sidang pukul 19.30 WIB. Jadwal tersebut diumumkan MK melalui website resminya?www.mkri.id.
"Kami meminta PLN untuk melakukan peremajaan kabel listrik karena sudah beberapa tahun ini tidak ada peremajaan di Kotim. Selain itu, PLN juga harus memberikan sosialisasi terkait penggunaan kabel listrik, mana yang aman untuk pemakaian sehari-hari dan mana yang hanya mampu digunakan dalam waktu terbatas,"
"Alhamdulillah, perkembangannya cukup bagus. Ada peningkatan dari sisi omzet dan jumlah produk yang masuk. Bahkan produk UMKM dari kabupaten tetangga juga ada di sini. Jika hanya mengandalkan Kotim, jumlah produk sangat terbatas, sehingga kami juga menerima dari daerah lain,"
Wakil Bupati Kotim Irawati prihatin dan meminta PLN segera melakukan peremajaan kabel listrik guna mencegah insiden serupa terulang
Saat ini?kondisi Linda dilaporkan dalam keadaan sehat setelah mendapat perawatan di RSUD dr Murjani Sampit
Perempuan telantar yang mengaku bernama Linda itu saat ini mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Murjani Sampit setelah dievakuasi oleh pemerintah daerah
Kondisi perempuan tanpa identitas tersebut yang lemah membuat tim segera membawa korban ke RSUD dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut
Kepada seluruh pegawai yang baru dilantik, saya ucapkan selamat bergabung dalam keluarga besar PNS Pemkab Kotim
"Kami sudah sering mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan aktivasi IKD"
"Kami berharap rumah-rumah di bantaran sungai bisa direlokasi ke daratan yang lebih layak sebagai hunian jangka panjang."
"Jika belum memiliki KK, mereka belum masuk pada target perekaman KTP tersebut,"