Calon Wakil Gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 2 Supian Hadi atau yang akrab dengan sebutao?SHD?kembali melakukan silaturahmi dengan warga di daerah aliran sungai (DAS) Katingan. Kali ini, SHD menggunakan transportasi air berupa speedboat untuk mencapai beberapa desa yang belum memiliki akses jalan darat.
Aturan ini melarang pejabat negara, pejabat daerah, dan kepala desa mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye
Salah satu persoalan kritis yang ia soroti adalah proyek Jalan Lingkar Selatan, yang hingga kini belum tuntas diselesaikan Pemerintah Provinsi Kalteng
Seluruh kepala desa dan lurah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyatakan komitmennya untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Ikrar ini dideklarasikan dalam rapat koordinasi yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kotim, dengan tujuan memastikan seluruh aparatur tidak memihak dan menjaga integritas proses demokrasi.
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II Pangkalan Bun bekerja sama dengan Yayasan OFI (Orangutan Foundation International) berhasil melakukan penyelamatan seekor orangutan jantan di Desa Ganepo, Kecamatan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kamis, 24 Oktober 2024. Orangutan yang diberi nama "Hambawang" ini diperkirakan berusia 35 tahun dan memiliki berat sekitar 80 kg.
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Shalahuddin apresiasi atas pelaksanaan musyawarah kabupaten (Muskab) Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kotim. Ia menekankan pentingnya musyawarah ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat organisasi PWRI sekaligus melanjutkan kiprah positifnya dalam masyarakat dan pemerintahan daerah.
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah (Kalteng) menemukan tiga butir peluru pada tubuh induk orangutan saat melakukan penyelamatan dua individu orangutan di kebun kelapa sawit warga Desa Bagendang Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada Rabu, 23 Oktober 2024.
Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) yang diwakili Mariani menyoroti pentingnya perhatian khusus terhadap keberadaan tenaga medis di wilayah utara. Ia menekankan bahwa ketersediaan dokter di enam kecamatan di daerah tersebut masih menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi.
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah berhasil menyelamatkan dua individu orangutan, induk dan anak, di kebun kelapa sawit milik warga di Desa Bagendang Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Operasi penyelamatan ini berlangsung pada Rabu, 23 Oktober 2024, dari pukul 15.00 hingga 17.00 WIB.
Evaluasi ini penting dilakukan karena adanya kekurangan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2024
Fraksi PKB meminta agar Pemerintah Daerah dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lebih efisien dalam menggunakan anggaran dan fokus pada kebutuhan prioritas setiap instansi
Selain isu kesehatan, Riskon juga menyoroti pentingnya peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengawasi dan menegakkan peraturan daerah (Perda)
Fraksi Golkar mendorong Pemda untuk segera mengambil langkah-langkah taktis guna memperbaiki kondisi ekonomi
Fraksi Golkar DPRD berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pusat bisa berjalan lebih baik
Riskon menekankan bahwa sisa waktu yang ada harus dimanfaatkan dengan maksimal demi menghindari hambatan dalam capaian program
Calon Wakil Gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 2, H. Supian Hadi atau SHD?melanjutkan perjalanannya dalam rangka silaturahmi ke berbagai desa di Kabupaten Katingan, dan salah satu yang menjadi tujuan adalah Desa Asam Kumbang, Kecamatan Kamipang.
Debat ini akan mengangkat tema@ Meningkatkan Pelayanan untuk Menyelesaikan Persoalan Daerah dalam Rangka Menyejahterakan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.
Momen bersejarah ini tak hanya memicu euforia politik, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pengrajin lokal
Namun?menurut Rimbun?tahun ini pemerintah daerah telah memberikan kepastian bahwa seluruh TPP sudah tercakup dalam APBD 2024
Jika ASN yang diduga melanggar netralitas tersebut membutuhkan pendampingan hukum, Sanggul menyarankan agar mereka mengajukan permintaan resmi kepada Pjs Bupati
