Salah satu fokus utama dalam kajian tersebut adalah perlindungan kawasan virgin forest serta kelestarian jenis tanaman langka yang harus tetap dijaga. Aspek lingkungan menjadi pertimbangan krusial agar aktivitas investasi tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang.
Beberapa kendaraan yang dipinjam pakai milik aset Setda Kotim semuanya dikumpulkan untuk diperiksa. Pemeriksaan tersebut untuk memastikan pemeliharaan kendaraan telah sesuai dengan anggaran.
Baznas mengabdi dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah umat selama ini. Dua setengah dekade bukan perjalanan yang singkat, melainkan perjalanan panjang yang sarat dengan dedikasi, keikhlasan, serta komitmen dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.?
Camat Baamang Sufiansyah mengatakan, aspirasi tersebut banyak disampaikan masyarakat karena banjir dinilai sudah sering terjadi dan mengganggu aktivitas warga, khususnya di kawasan permukiman dan jalur lalu lintas.
Asisten II Setda Kotim Rody Kamislam mengatakan, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat pemerintah daerah tidak mampu mengakomodir seluruh usulan pembangunan yang berasal 185 kelurahan dan desa di 17 kecamatan.
Peran keluarga menjadi fondasi utama dalam mencegah perilaku menyimpang, terutama pada generasi muda. Pengawasan orang tua, komunikasi yang baik, serta penanaman nilai agama dan sosial sejak dini dinilai sangat penting untuk memutus mata rantai penyakit masyarakat.
Kerja sama antara Dinas Perikanan Kotim dengan GPPI, yang ditandai melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS). Dalam kegiatan tersebut, pembiayaan program kegiatan dapat ditopang melalui dana CSR dari perusahaan.
Keberadaan jembatan Batangkang sangat penting untuk menunjang mobilitas warga. Tanpa perbaikan atau pembangunan baru, masyarakat kesulitan beraktivitas
Pemangkasan anggaran membuat pemerintah desa tidak leluasa mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang dikelola oleh desa. Pasalnya, ADD yang tersisa hanya sekitar Rp300 juta, dan dana itu telah diplot untuk tujuh fokus penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2025/2026 sebagaimana diatur dalam Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025.
Pemerintah Pusat telah memangkas dana desa sekitar Rp800 juta per desa untuk mendukung program Koperasi Merah Putih yang direncanakan berjalan selama enam tahun. Akibatnya, desa-desa di MBK kini hanya mengelola Dana Desa sekitar Rp300 juta per tahun.
Menurut Zainal, angin datang secara tiba-tiba sekitar pukul 15.30 WIB dan berputar menyerupai angin puting beliung. Meski berlangsung singkat, kekuatannya sangat besar hingga mampu mengangkat bangunan rumah kayu miliknya.
Eddy menilai persoalan tersebut sangat krusial karena honor atau insentif merupakan hak dasar bagi mereka yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
Irpansyah mengatakan, sektor pendidikan menjadi perhatian serius karena Kecamatan Mentawa Baru Ketapang berada di wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk yang cukup padat, sehingga kebutuhan sarana pendidikan terus meningkat setiap tahun.
"Tambahan puskesmas memang sangat kami harapkan. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, tentu harus diimbangi dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Saat ini di MBK baru ada tiga puskesmas, dan kami berharap bisa terbangun puskesmas keempat," ujar Camat Mentawa Baru Ketapang Irpansyah, Kamis, 5 Februari 2026.
Dengan lolosnya empat peserta tersebut, proses lelang jabatan Inspektur Daerah Kotim dinyatakan telah memenuhi syarat minimal jumlah peserta, sehingga seleksi dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai ketentuan.
Kepala Bagian Teknik Perumdam Tirta Mentaya Kotim Edy Dyufriadi mengatakan, seluruh pekerjaan pemasangan pipa telah melalui koordinasi dan perizinan dengan Dinas SDABMBKPRKP Kotim. Menurutnya, pihak Perumdam tidak mungkin melakukan pekerjaan tanpa izin resmi dari instansi yang berwenang.
Perkara ini menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah agar lebih berhati-hati dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. Evaluasi hingga penghentian kerja sama merupakan langkah yang sah apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau potensi kerugian daerah.
Keterlambatan pembayaran tersebut dirasakan oleh berbagai unsur, mulai dari RT, RW, kader posyandu, kader posbindu, LPMD, hingga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Padahal, mereka tetap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat seperti biasa.
Dalam peninjauan tersebut, Wabup Kotim didampingi Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim untuk melihat kondisi korban sekaligus menyalurkan bantuan.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (MBK), Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menghasilkan 480 usulan pembangunan.
