DPRD Kotim Harapkan Lelang Jabatan Hasilkan Inspektur Daerah Berintegritas
"Saat ini masih tahap pendaftaran. Kita tunggu sampai batas akhir. Mudah-mudahan jumlah peserta terpenuhi, karena ketentuannya minimal empat pelamar,"
"Saat ini masih tahap pendaftaran. Kita tunggu sampai batas akhir. Mudah-mudahan jumlah peserta terpenuhi, karena ketentuannya minimal empat pelamar,"
"Harus punya komitmen agar Kotim bisa maju. Bekerja dengan baik sesuai aturan, menjaga hubungan dengan masyarakat, dan bersinergi dengan semua unsur pemerintah yang ada di Kotim,"
"Melihat kondisi saat ini, sudah muncul beberapa titik hotspot. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan dengan melakukan pencegahan sedini mungkin agar bencana kabut asap tidak terjadi lagi,"
"Bagaimana seluruh perangkat daerah menggali potensi pendapatan daerah agar minimal bisa membiayai pembangunan,"
Dukungan media sangat dibutuhkan untuk menciptakan suasana yang komunikatif dan memastikan informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul langkah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah?bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotim yang sebelumnya melakukan serangkaian penggeledahan pada 12 Januari 2026 terkait kasus dugaan korupsi dana hibah KPU Kotim.
Semoga dengan dilantiknya saudara, membawa kebaikan dan peningkatan kinerja perangkat daerah di mana saudara bertugas
DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti masih adanya korporasi perkebunan sawit yang mangkir membayar denda administratif kepada negara sebagaimana ditagih oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Nilai denda yang belum dipenuhi tersebut bahkan mencapai triliunan rupiah.
Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1015 Sampit akan dilaksanakan di tiga desa di Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun menyoroti penurunan signifikan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun anggaran 2026 yang dinilai berpotensi menimbulkan masalah besar bagi pengelolaan aset dan pembangunan di tingkat desa.
Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor melantik 11 kepala dinas dari hasil seleksi terbuka atau lelang jabatan yang dilakukan 19 November 2025 hingga 5 Januari 2026.
Pelantikan ini dilakukan setelah proses seleksi terbuka melalui beberapa tahapan mulai dari seleksi administrasi, penulisan makalah, prestasi dan lainnya.
Kepastian rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2026 di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) hingga kini masih belum jelas.
Proses seleksi terbuka atau lelang jabatan Inspektur Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih sepi pelamar yang melengkapi berkas administrasi pendaftaran.?
Lion Air Group bertekad mengembalikan kejayaan penerbangan di Bandara H Asan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), seperti kondisi sebelum pandemi Covid-19 pada 2020. Upaya tersebut dimulai dengan pembukaan kembali sejumlah rute strategis yang menghubungkan Sampit dengan kota-kota penting di Kalimantan dan Jawa.
Sebanyak tiga koperasi dan satu kelompok tani (poktan) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah mengantongi Kerja Sama Operasional (KSO) dari Agrinas Palma Nusantara untuk mengelola lahan sawit sitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
"Kekerasan itu ada kaitanya dengan pelanggaran hukum, kalau yang bersangkutan melaporkan ke APH kita akan tunggu prosesnya. jika nanti di kepolisian ASN dinyatakan bersalah, akan kita tindaklanjuti,"
"Yang dijadwalkan dalam waktu dekat itu Palangka Ray?Sampit dan SampitSurabaya. Kemudian secara bertahap nanti kami sama-sama mengembangkan rute lainnya,"
Halikinnor mengatakan, Kotim memiliki potensi penumpang yang sangat besar. Sebab Kotim memiliki jumlah penduduk terbesar dari 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah. Selain itu, luas perkebunan sawit di Kotim tercatat sebagai yang terluas di tingkat kabupaten se-Indonesia, sehingga kebutuhan mobilitas orang dan barang sangat tinggi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) meningkatkan kompetensi pegawai untuk memahami regulasi baru dan perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah melalui bimbingan teknis.