DPRD Kotim Soroti Jalan ke Puskesmas Tualan Hulu yang Rawan Banjir
Peninjauan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kotim, Rimbun, bersama sejumlah anggota dewan lainnya
Peninjauan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kotim, Rimbun, bersama sejumlah anggota dewan lainnya
Terputusnya jalur darat tersebut membuat jalur sungai menjadi pilihan pahit yang harus diterima warga saat musim hujan. Biaya transportasi melonjak drastis
Salah satu jabatan yang kini diisi pejabat definitif yaitu Kepala Diskominfo Kotim yang sebelumnya dipimpin oleh Ady Candra sebagai Plt selama kurang lebih tiga bulan
Validasi data blankspot ini akan dikombinasikan dengan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang bersumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
BORNEONEWS, Sampit – Kalangan pengusaha di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendukung maskapai penerbangan semakin banyak beroperasi di Bandara H Asan Sampit, salah satunya Lion Air Group yang…
Rimbun menyebutkan, warga melaporkan jaringan irigasi yang dibangun menggunakan anggaran negara diduga dirusak dan ditimbun, sehingga tidak lagi berfungsi. Area tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk aktivitas perkebunan.
Dinkes Kotim optimistis target tersebut dapat tercapai karena pada 2025, cakupan CKG di Kotim telah mencapai 38 persen, melampaui target nasional sebesar 36 persen. Capaian itu dinilai mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat.
Wabup bersama Ketua PMI Kotim Supian Hadi menyerahkan bantuan tersebut pada Sabtu, 31 Januari 2026 di Pasar Kasongan, Kelurahan Kasongan Lama, Kabupaten Katingan.
DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) meminta perusahaan perkebunan di wilayah setempat segera memberikan kepastian terkait pelaksanaan kebun plasma 20 persen.
Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, menyoroti tajam terus menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kelapa sawit yang diterima daerah dari tahun ke tahun. Bahkan pada 2026, Kotim hanya diproyeksikan menerima DBH sawit sekitar Rp9 miliar, angka yang dinilai sangat tidak sebanding dengan luas perkebunan sawit di wilayah tersebut.
Fraksi Partai Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti terbatasnya penyediaan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) di sejumlah kawasan perumahan. Kondisi ini dinilai berpotensi membebani masyarakat serta menurunkan kualitas lingkungan permukiman.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) terus memfasilitasi penyelesaian tuntutan masyarakat terkait realisasi kebun plasma 20 persen oleh perusahaan besar swasta (PBS) sektor perkebunan sawit.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah menanggapi pro kontra pengangkatan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara di daerah masih banyak guru honorer yang belum terakomodir sebagai PNS maupun PPPK.
Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah menanggapi wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD yang kembali mencuat pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) menargetkan pengoperasian pesawat Airbus A320 di Bandara H Asan Sampit, selain layanan penerbangan menggunakan pesawat ATR 72 yang segera dibuka oleh Lion Air Group.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah menegaskan pentingnya percepatan revitalisasi sarana dan prasarana satuan pendidikan di Kotim.
"Dana yang tersedia sekarang untuk fisik satuan pendidikan, baik SD maupun SMP, hanya sekitar Rp8 miliar. Ini jauh dari pagu tahun 2025, makanya kita berupaya keras berkomunikasi dengan kementerian,"
"Kemarin saya mendapatkan informasi dari rekanan di luar daerah, ternyata di kabupaten tetangga anggaran yang dipotong oleh pusat itu bisa dikembalikan,"
"Kita khawatir kalau ini dibiarkan, petani bisa beralih menanam sawit. Ini yang harus kita antisipasi agar kekecewaan tidak muncul,"
"Kalau memang kapasitas bandara kita memungkinkan pesawat besar masuk, tentu akan kita upayakan. Ini menjadi bagian dari pengembangan jangka panjang,"