Warga Desa Manen Paduran Harapkan Solusi untuk Bisa Berladang
Hal itulah yang dialami oleh masyarakat di Desa Manen Paduran di Kecamatan Manama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau
Hal itulah yang dialami oleh masyarakat di Desa Manen Paduran di Kecamatan Manama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Achmad Rasyid meminta kepada pemerintah pusat melalui PT PLN dan Kementerian ESDM supaya dapat menggencarkan pemerataan pembangunan jaringan listrik di Indonesia khususnya di wilayah Kalteng.
Pase menuju endemi Covid-19 tentunya menjadi momentum pas untuk menjalankan strategi antisipasi krisis ekonomi
Legislator Kalteng, Henry mengatakan anggaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kalteng ini baik anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) perlu dimaksimalkan.
Wacana untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) atau memekarkan wilayah menjadi provinsi di Kalteng menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Sebab Kalteng ini dinilai cukup luas dan wajar jika sejumlah wilayah dijadikan provinsi baru.
Seperti di SDN?2 Desa Kanamit tepatnya di wilayah lingkungan satuan pendidikan tersebut ada jalan yang mengalami rusak parah atau terdapat lubang yang cukup dalam, sehingga masyarakat mengharapkan adanya upaya untuk menimbun jalan rusak itu dari pemda.
Dukungan peningkatan perekonomian dari sejumlah sektor menjadi diantara aspirasi masyarakat di Kecamatan Kumai yang disampaikan baik melalui pertanian, perikanan, serta peternakan, sebab selama ini dalam hal pengembangan sektor-sektor tersebut masih terdapat kendala.
Seperti di wilayah Kecamatan Murung warga desa khususnya Danau Usung ada mengusulkan harapan terkait pembangunan sarana bendungan atau DAM Air bersih yang ada di desa tersebut untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Di wilayah Kabupaten Lamandau khususnya pedesaan masih banyak yang belum teraliri jaringan atau kekurangan daya listrik, sehingga hal itu membuat sejumlah desa sulit untuk berkembang dan seakan terisolasi.
Menurutnya, apabila dikembalikan maka hal tersebut tentunya akan dapat merugikan para anggota calon legislatif (calrg) yang lain dalam persaingan. Sebab, jika proporsional tertutup caleg berdasarkan penugasan dari partai.
Politisi PKS ini mengatakan, contohnya seperti di Kabupaten Murung Raya masyarakat disejumlah desa disana mengharapkan adanya perhatian pemerintah terhadap peningkatan infrastruktur jalan maupun jembatan penghubung antar desa.
Selama pelaksanaan reses yang dilakukan pihaknya selama ini ada begitu banyak aspirasi yang diterima terkait perhatian terhadap sarana pendidikan di Kalteng ini, sehingga hal itu perlu menjadi fokus perhatian pemerintah untuk merealisasikannya.
Pengembangan pertanian agar dapat maksimal jangan hanya mengandalkan satu atau dua daerah serta program yang ada saja, tapi harus bisa menyeluruh sebab di wilayah Kalteng sendiri sejumlah daerah tentunya memiliki potensi.
Duwel menyebut, masyarakat harus bisa bersabar terhadap realisasi aspirasi yang disampaikan, jangan sampai menyalahkan legislatif atau eksekutif ketika aspirasi itu belum direalisasi, sebab jika itu terjadi pastinya ada berbagai faktor yang menghambat.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng yang dirilis belum lama ini Kotim mengalami inflasi?0,28 persen pada?Desember 2022 yang diakibat adanya kenaikan pada sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap Covid-19 sebab masih belum benar-benar berakhir.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Yulilis mengatakan infrastrujtur jalan maupun jembatan yang ada di wilayah daerah aliran sungai (DAS) Barito perlu terus di pelihara dab ditingkatkan.
Anggota DPRD Kalteng?Heri Santoso mengatakan aspirasi masyarakat yang telah pihaknya himpun pada tahun 2022 lalu harus bisa diprioritaskan masuk dalam program pembangunan pada tahun 2023 ini.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Fajar Hariadi mengingatkan pemda baik provinsi, kabupaten dan kota agar dapat selektif dalam memberikan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) kepada perusahaan.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Ina Prayawati mengapresiasi upaya pemprov selama ini dalam rangka menangani inflasi di Kalteng sehingga membuahkan hasil yang signifikan.