Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi III dengan Dinkes Kalteng belum lama ini, instansi tersebut mengusulkan anggaran Covid-19 yang masuk dalam RKA APBD Kalteng tahun 2023 yakni mencapai Rp 8 miliar.
Kepala Dinas PUPR Kalteng, Shalahuddin mengatakan untuk pengerjaan jalan maupun jembatan di 2022 sampai saat ini sudah mencapai 86 persen dan pihaknya mengupayakan pengerjaan infrastruktur itu bisa selasai 100 persen pada akhir tahun ini
Dia mengatakan peningkatan program itu sangat penting untuk dilakukan, mengingat ancaman resesi global diprediksi tidak hanya akan mengakibatkan kelesuan ekonomi, tapi juga dpat menimbulkan krisis pangan
Politisi Partai Gerindra ini menilai, rencana atau aturan baru tersebut berbeda dengan aturan yang ada pada tahun?sebelumnya. Legislatif tidak dilibatkan untuk mengusulkan nama calon PJ Kepala Daerah.
Dengan adanya peningkatan APBD 2023 diharapkan dapat dialokasikan dengan baik oleh pemda, sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Freddy, infrastruktur menuju sentra pertanian baik jalan maupun jembatan sangat penting dalam rangka mendukung kelancaran aktivitas masyarakat petani terutama untuk mengangkut hasil produksi pertanian.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sengkon mengatakan dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya bencana alam di Kalteng ini, program penanganan jangka panjang perlu dimaksimalkan.
Pendidikan merupakan sektor utama untuk mencipatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki daya saing di suatu negara maupun daerah.
Legislator Kalteng, Jainudin Karim berharap kepada pemda baik provinsi, kabupaten dan kota agar dapat terus berupaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) sehat di Kalteng.
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Jimmy Carter meminta kepada setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalteng agar selalu ingat dengan kewajiban yang harus dipenuhi.
Anggota Bapemperda DPRD Kalteng, Sudarsono mengatakan prioritas menyelesaikan 10 raperda tersebut merupakan lanjutan dari pembahasan raperda yang belum rampung dibahas pada tahun 2022 ini, mengingat sisa waktu yang sangat mepet.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Henry mengatakan kenaikan UMP Kalteng sebesar 8,8 persen itu sangat wajar, dan ia meminta kepada para pengusaha agar dapat mengikuti aturan kenaikan UMP Kalteng tersebut.
Memelihara dan menjaga infrastruktur yang dibangun pemerintah sudah menjadi kewajiban bersama?supaya infrastruktur itu dapat bertahan lama, awet dan bisa memperlancar akses mobilitas umum baik itu barang maupun jasa.
Duwel mengatakan dalam rangka waspada, vaksinasi booster perlu terus digencarkan oleh pemerintah baik provinsi, kabupaten dan kota di Kalteng ini agar potensi penyebaran virus tersebut dapat diminimalisasi
Dia mengatakan?banyak sektor yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat untuk didukung di antaranya?UMKM, pertanian, perikanan, peternakan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ekonomi.
Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Abdul Razak meminta sosialisasi bahaya HIV/AIDS serta penyebab timbulnya penyakit itu agar dapat digencarkan oleh pemerintah di Kalteng melalui instansi terkait.
Kepala BPS Kalteng, Eko Marsoro mengatakan Nilai Tukar Petani (NTP) Gabungan Kalteng selama November 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,14 persen dibanding dengan Oktober 2022 yakni dari 115,56 menjadi 116,88.
Menurut data BPS Kalteng, pada bulan November 2022, Kota Palangka Raya mengalami inflasi sebesar 0,21 persen dan Sampit inflasi sebesar 0,08 persen.
Anggota DPRD Kalteng, HM Sriosako mengatakan perilaku seksual menyimpang atau LGBT dapat berpengaruh buruk terhadap generasi muda khususnya di Kalteng.
Legislator Kalteng, Yulilis mendorong adanya perhatian pemda baik itu provinsi, kabupaten maupun kota melalui instansi terkait terhadap sektor kesehatan di wilayah Kalteng.
