Dikatakannya?apa yang sudah menjadi kebutuhan seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan itu merupakan kewajiban yang harus dapat dipepenuhi.
Oleh karena itu Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Kuwu Senilawati mengatakan penyandang disabilitas juga harus bisa diperhatikan oleh pihak-pihak terkait termasuk pemerintah, agar tidak membeda-bedakan makhluk ciptaan tuhan yang hidup sama dalam satu negara.
Awal disetujuinya pengembangan atau pembangunan food estate di provinsi ini karena pemerintah pusat terutama Presiden RI, Joko Widodo melihat Kalteng memiliki potensi untuk menjadi lumbung pangan nasional.
Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran mengatakan adanya program food estate ini Pemprov Kalteng akan membuka peluang untuk membangun industri pengelolaan hasil food estate yang ada, sebab dari pengembangan program ini sangat memiliki potensi.
Khususnya di Kalteng sendiri ada begitu banyak jalan yang rusak akibat sering dilintasi kendaran over loading
Selain itu terdapat juga kendala lain seperti biaya pengapuran lahan dan harga pupuk yang mahal karena tidak adanya subsidi juga semakin menambah beban masyarakat.
Madu kelulut merupakan salah sektor usaha potensial yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, oleh karenanya perhatian terhadap hal tersebut sangat diharapkan.
Menjelang hari besar keagamaan umumnya akan terjadi kenaikan sejumlah bahan pokok dipasaran. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena setiap tahun kerap terjadi khususnya di Kalteng.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Kuwu Senilawati mengatakan raperda Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan menjadi salah satu atensi pembahasan DPRD Kalteng di tahun 2023 mendatang.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Sudarsono mengatakan raperda tentang pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Kalteng hingga saat ini masih dalam tahap pengkajian dan pembahasan mendalam.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalteng, Duwel Rawing mengungkapkan, ada 4 rancangan peraturan daerah (Raperda) usulan baru termasuk yang akan dibahas DPRD Kalteng pada tahun 2023 mendatang.
Wiyatno berharap dengan kehadiran Kodim 1019 Katingan ini dapat merangsang pertumbuhan daerah menuju ke arah yang semakin baik lagi kedepan, serta dapat menangkal masuknya pengaruh negatif dari luar daerah mengingat letaknya yang strategis.
Pelaksanaan pembangunan sangat bergantung pada ketersediaan APBD. Tanpa adanya sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan tentu akan menyulitkan daerah dengan APBD yang kecil untuk berkembang.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Sudarsono mengatakan pertanian merukan sektor strategis yang harus dapat dimaksimalkan, oleh karenanya dalam pengelolaan lahan…
Menurutnya agar pelayanan dapat berjalan prima maka fasilitas disetiap instansi pemerintahan harus memadai, terlebih saat ini era perkembangan zaman teknologi digitalisasi seluruh instansi dituntut untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
Dia mengungkapkan khususnya bantuan anggaran untuk organsiasi di?Kalteng ini belum begitu merata, sebab masih banyak yang menerima bantuan sangat minim dari pemda, sehingga hal ini diharapkan bisa menjadi perhatian.
Oleh karena itu diharapkan program tersebut bisa terus berjalan maksimal hingga nanti seiring berjalannya waktu tidak hanya sektor pertanian yang dikembangkan namun juga sektor lainnya seperti perikanan, peternakan, dan pengembangan tanaman hortikultura.
Dari hasil reses pihaknya ke daerah?masih banyak mendapati aspirasi pada sektor pendidikan ini, baik itu harapan peningkatan sarana dan prasarana maupun fasilitas pendidikan serta penambahan tenaga guru.
Anggota DPRD Kalteng, Bryan Iskandar mengatakan pelayanan publik khususnya di wilayah Kalteng perlu dimaksimalkan hingga tingkat paling bawah baik keluarahan maupun kecamatan.
Anggota DPRD Kalteng, Siswandi meminta kabupaten/kota di Kalteng ini dalam mengelola objek wisata agar bisa dilakukan dengan maksimal, sehingga bisa memberikan dampak positif bagi daerah dan masyarakat.
