Anggota Panwascam di Lamandau Diintimidasi Suami Caleg
Salah seorang anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Lamandau Freddy Nyahu mendapat tindakan intimidasi dari suami salah seorang Calon Anggota Legislatif (Caleg).
Salah seorang anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Lamandau Freddy Nyahu mendapat tindakan intimidasi dari suami salah seorang Calon Anggota Legislatif (Caleg).
Bawaslu Kabupaten Lamandau menyosialisasikan pengawasan pemilu partisipatif dengan menyasar kalangan pemilih pemula. Seperti yang dilakukan Bawaslu di SMAN 1 Bulik, Rabu (20/2/2019).
Jumlah tersebut didapat dari penambahan 2.784 pemilih yang masuk dalam rekapitulasi DPTb tahap 1 serta adanya 301 pemilih keluar
Kondisi didua fasilitas kesehatan tingkat satu itu menjadi gambaran umum faskes di Lamandau, termasuk di RSUD Lamandau
Wakil Bupati Lamandau Riko Porwanto meninjau pelayanan dua puskesmas di Kecamatan Bulik, Selasa (19/2/2019).
Dinas Kesehatan Lamandau mengungkapkan bahwa lebih dari 50 persen masyarakat di kabupaten ini masih terbiasa dengan pola hidup Buang Air Besar (BAB) sembarangan.
Dinas Kesehatan Lamandau mengungkapkan bahwa dari 85 desa dan 3 kelurahan se-kabupaten ini baru ada 18 desa saja yang saat ini masuk pada kategori Desa Bebas BAB Sembarangan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamandau akan menambah 15 tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 17 April 2019 mendatang.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamandau sampai saat ini masih menunggu datangnya surat suara Pemilu 17 April 2019 mendatang.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamandau memastikan bahwa untuk Pemilu 2019 setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibatasi dengan jumlah pemilih paling banyak 300 orang.
BORNEONEWS, Nanga Bulik - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamandau memastikan bahwa dari jumlah DPTHP tahap II sementara sebanyak 70.195 orang diketahui bahwa jumlah pemilik suara yang telah…
Jumlah pemilik suara untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di kabupaten Lamandau sampai saat ini sudah mencapai angka 70 ribu lebih.
Hendra Lesmana mengatakan, terbitnya Peraturan Pemerintah no 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK merupakan angin segar bagi pemerintah daerah dalam kaitan solusi atas kekurangan pegawai.
Bupati Lamandau Hendra Lesmana menilai rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dilakukan pemerintah pusat membebani anggaran daerah.
Pemerintah Kabupaten Lamandau berencana membuat berbagai terobosan dalam upaya menggalakan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
Dasar program Germas ini adalah instruksi presiden (Inpres) No 1/2017 yang pada prinsipnya adalah mendorong semua pihak, termasuk pemerintah daerah membuat program kesehatan dengan orientasi mengubah perilaku masyarakat yang tidak sehat menjadi berperilaku sehat.
Rakor ini dihadiri sejumlah perwakilan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), termasuk Camat Sematu Jaya dan kepala desa
Rekrutmen PPPK/P3K tahap pertama diperuntukan bagi pelamar yang merupakan tenaga honorer eks K-II bagi guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian, serta dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi negeri (PTN) baru.
Program ini cukup membuat pemkab bingung, karena persiapannya belum matang. Terlebih lagi ternyata anggaran dibebankan kepada pemerintah daerah.
Bupati Lamandau H Hendra Lesmana meninjau pelayanan kesehatan di Puskesmas Delang saat Kunjungan Kerja di Delang. Di sana ia menyinggung program 1 Desa 5 Beasiswa Kesehatan untuk mengatasi persoalan kekurangan pegawai kesehatan di desa-desa.